Kementerian Perindustrian optimistis pada pengembangan TubanPetro yang akan berkontribusi besar dalam membangkitkan kembali pertumbuhan industri petrokimia di Indonesia. Langkah strategis ini juga dinilai mampu menjadi solusi untuk substitusi impor bahan baku industri petrokimia.
“Maka itu, jika ingin membesarkan kemampuan dari sisi petrokimia, persoalan di perusahaan tersebut perlu diselesaikan terlebih dahulu,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono di Jakarta, Jumat (13/09/2019). Pengembangan TubanPetro pun akan membuat pasokan petrokimia bagi sektor industri lebih terjamin.
Oleh karena itu, proses konversi utang Multi Years Bond (MYB) PT Tuban Petrochemical Industries (TubanPetro) tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP). Regulasi tersebut bisa menjadi titik tolak pengembangan TubanPetro sebagai basis industri petrokimia nasional yang terintegrasi.
“Kebijakan pemerintah yang menyelesaikan utang MYB TubanPetro Rp3,3 triliun melalui konversi, sudah tepat. Hal ini akan memberi ruang kepada TubanPetro untuk mengembangkan bisnisnya lagi,” ujar Sigit.
Kebijakan konversi tersebut telah masuk dalam Undang Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. Saat ini, Kementerian Keuangan memiliki saham 70% di TubanPetro. Pascakonversi, pemerintah akan memiliki 95,9% saham di TubanPetro.
Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Fridy Juwono mengatakan, langkah pengembangan TubanPetro harus didukung semua pihak. “Kapasitas produksi di anak usaha TubanPetro, khususnya PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang selama ini hanya difungsikan pengolah BBM, bisa ditingkatkan lagi,” tuturnya.
Langkah pengembangan dilakukan dengan membuat masterplan integrated petrochemical cluster. Dalam masterplan tersebut, direncanakan TPPI yang merupakan anak usaha TubanPetro dibangun aromatic center dan olefin center.
Saat ini, baru terbangun aromatic plant yang menghasilkan benzene toluene dan xylene (BTX), satu-satunya yang dimiliki Indonesia. “Karena produk-produk tersebut masih diimpor, sehingga bisa dijadikan substitusi impor untuk menghemat devisa,” ungkap Fridy.
Direktur Utama PT Tuban Petrochemical Industries Sukriyanto menyampaikan, perusahaan sudah siap untuk dikembangkan lebih lanjut melalui upaya revitalisasi yang diinisiasi pemerintah. Pasalnya, tiga anak usahanya, yakni PT TPPI, PT Petro Oxo Nusantara, dan Polytama Propindo, sudah beroperasi dengan baik dan stabil dengan pangsa pasar yang sudah cukup besar.
“Dari ketiga perusahaan tersebut, kami sudah lakukan perbaikan. Sehingga kalau hari ini, pemerintah melakukan pengambilalihan grup ini pun sudah siap untuk dikembangkan lebih lanjut guna menjawab kebutuhan,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono mengatakan, penambahan saham pemerintah dari 70% menjadi 95,9% di TubanPetro semakin cepat selesai maka lebih baik. Menurutnya, industri petrokimia merupakan tulang punggung kemajuan ekonomi negara, setelah industri logam dan industri pangan.
Urgensi pengembangan industri petrokimia dinilai mendesak karena Indonesia pernah menjadi yang terbesar di ASEAN di periode tahun 1985-1998 dari sisi kapasitas produksi. “Untuk itu, negara harus hadir dalam penguatan struktur industri petrokimia agar bisa kembali menjadi yang terbesar di ASEAN,” tandasnya.