Bank Pembangunan Asia (ADB) telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan sebesar US$ 500 juta atau setara dengan Rp 7,8 triliun (kurs Rp 15.688 per US$). Rencananya dana tersebut digunakan untuk mendukung reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.
Pinjaman tersebut akan mencakup subprogram pertama di bawah Program Reformasi BUMN atau State-Owned Enterprises’ Reform Program yang akan membantu Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan resiliensi perusahaan negara, serta memperkuat kerangka tata kelola usaha.
BACA JUGA: Dukung Komitmen Pemerintah, Semen Indonesia Investasi Dekarbonisasi
Yurendra Basnett, Spesialis Manajemen Publik Senior ADB untuk Asia Tenggara (ASEAN) mengatakan program ini selaras dengan Peta Jalan BUMN 2020 hingga 2024 yang menyeluruh dan ambisius. Ini dilakukan dengan memperkenalkan serangkaian reformasi untuk mentransformasikan BUMN dan memastikan kontribusinya terhadap cita-cita Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
“BUMN dapat berperan sangat penting dalam mendorong pemulihan dari pandemi COVID-19 yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Namun, agar dapat memberikan nilai yang lebih besar bagi masyarakat, kelemahan struktural BUMN harus diatasi. ADB senang dapat ikut serta dalam mendukung upaya pemerintah mereformasi BUMN,” kata Yurenda melalui keterangannya, Jumat (18/11/2022).
BACA JUGA: Erick Thohir Pastikan Pupuk Indonesia Dukung Ketahanan Pangan RI
Program tersebut akan mendukung pengurangan jumlah BUMN, sekaligus mensyaratkan perusahaan untuk fokus pada operasi intinya sehingga menjadi layak secara keuangan dan dapat menyediakan layanan publik esensial secara efisien. Program ini juga mendukung langkah-langkah peningkatan kualitas dewan direksi BUMN dan memperkuat pemantauan serta keterbukaan keuangan.
Termasuk pula dalam membantu BUMN bertransisi ke model usaha yang kompatibel dengan iklim. Sementara itu, KfW yang merupakan bank pembangunan Jerman, akan memberi pembiayaan bersama (cofinancing) dengan pinjaman yang nilainya setara € 300 juta atau setara dengan US$ 295,8 juta.
Indonesia memiliki lebih dari 100 BUMN pada 2021, dengan aset keseluruhan senilai US$ 610 miliar, setara dengan sekitar 53% produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Perusahaan negara menyediakan beragam layanan publik, termasuk listrik, obat-obatan, layanan navigasi udara, distribusi pangan, dan logistik.
BUMN merupakan sumber pendapatan negara yang penting melalui pembayaran dividen dan pajak. Bisnisnya telah menjadi garda depan dalam merespons pandemi COVID-19 dan merupakan pilar utama dalam implementasi rencana pemulihan ekonomi nasional.
Meskipun BUMN juga terkena dampak buruk pandemi COVID-19, kinerja keuangannya terus membaik dibandingkan dengan penghasilan bersih secara konsolidasi yang turun 89% antara 2019 sampai 2020. Kemudian, dari 2020 sampai 2021, laba bersih secara konsolidasi BUMN meningkat dari Rp 13,3 triliun menjadi Rp 124 triliun, sedangkan pengembalian atas aset naik dari 0,2% menjadi 1,4%, dan pengembalian atas ekuiti meningkat dari 0,5% menjadi 4,5%.
Pelaksanaan reformasi BUMN secara terus-menerus akan sangat penting untuk memastikan bahwa BUMN terus mendukung sasaran pembangunan jangka menengah hingga jangka panjang di Indonesia.
“ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota dengan 49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik,” tutur Yurenda.
Editor: Ranto Rajagukguk