Pandemi COVID-19 telah membuat bisnis jasa konstruksi di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya proyek-proyek konstruksi yang terpaksa dibatalkan karena pandemi tersebut. Termasuk ada beberapa daerah yang sama sekali menghentikan aktivitas konstruksi.
“Sekitar 40-50% proyek konstruksi di daerah-daerah, khususnya di daerah terpencil dibatalkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat. Anggaran proyek kemudian dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Bujetnya dimasukkan ke dana kesehatan,” ujar Agusti Mirawan, Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Bangunan Konstruksi Indonesia (AKBARINDO) dalam Industry Roundtable bertajuk Actualizing The Post Normal Year 2021 & Beyond: Infrastructure Industry Perspective yang diselenggarakan oleh MarkPlus, Selasa (15/09/2020).
Agusti berharap, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mampu memberi solusi terkait persoalan tersebut. Paling tidak, pemerintah bisa membantu para pelaku industri konstruksi skala kecil, khususnya di daerah-daerah terpencil. “Dengan ini, proyek-proyek bisa berjalan lagi dan ini tentu akan sangat membantu para kontraktor tersebut,” katanya.
Penundaan sejumlah proyek infrastruktur dan latar belakang kondisi ekonomi makro yang buruk memang membuat proyeksi pertumbuhan sektor konstruksi Indonesia dipangkas untuk periode 2020.
Kementerian PUPR juga menunda sejumlah proyek-proyek yang sudah direncanakan. Namun, kementerian tetap berupaya membantu ekosistem industri konstruksi di tanah air dalam berbagai program.