Perekonomian negara-negara dunia rontok akibat pandemi, termasuk Indonesia. Sempat ditargetkan mencapai angka di atas 5% hingga awal tahun, pertumbuhan ekonomi kian terhambat sebab pandemi Covid-19 yang melanda pada awal Maret lalu. Bisa disimpulkan bahwa pandemi tidak hanya soal kondisi darurat kesehatan, tetapi juga sosial dan ekonomi.
Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah, Covid-19 memiliki risiko yang relatif tinggi dan harus segera dimitigasi. Baginya Indonesia harus bersiap akan adanya tantangan yang lebih besar bagi perekonomian nasional,
“Ini adalah kenormalan baru di tengah pandemi. Sehingga, meski besar tantangan yang dihadapi, perlu dipastikan bahwa Indonesia tidak terjerembab ke jurang krisis,” tuturnya.
Perlu penanganan yang tepat untuk memulihkan kembali ekonomi nasional. Kementerian Keuangan memprediksi perekonomian nasional akan ditentukan seluruhnya oleh pemulihan di kuartal ketiga dan keempat.
Agar terhindar dari krisis, pemerintah sudah menyiapkan beberapa strategi guna memulihkan perekonomian dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian. Pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat berupa penundaan pemungutan pajak selama enam bulan bagi pajak penghasilan (PPh) pasal 21, 22, dan 25. Selain itu, relaksasi bea masuk ekspor untuk dunia industri juga diberikan keringanan.
Menurut Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin, pemerintah menggandeng bank sentral untuk mengatasi pemulihan ekonomi akibat pandemi.
“Yang kami lakukan bukanlah printing money atau helicopter money. Skema yang kami lakukan tetap sesuai pasar dan tetap jadi instrumen moneter. Ketika Bank Indonesia perlu, instrumen itu bisa langsung ditarik,” ujar Masyita.
Langkah yang dilakukan Kemenkeu untuk menghindari kontraksi ekonomi dan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ialah dengan menerbitkan sukuk global dengan yield yang baik. Prioritas utama pemerintah saat ini adalah barang publik berupa jaminan sosial dan kesehatan yang alokasinya mencapai Rp 300 triliun.
Masyita setuju bahwa perlu memprioritaskan mitigasi kontraksi ekonomi, agar dampaknya tidak besar di masyarakat. Maka, pemerintah terus melakukan perhitungan strategi anggaran yang lebih fleksibel dalam menghadapi kontraksi.
Meski dibandingkan negara lain defisit fiskal nasional cenderung sedang dan akses pasar internasional cukup baik, Indonesia tetap perlu mewaspadai tekanan APBN ke depannya. Sehingga, pemerintah melakukan pelebaran defisit hingga 3% selama tiga tahun pada postur APBN 2020.
“Kenapa butuh tiga tahun? Jika kita berhenti pada periode recovery, akan muncul economic shock mendadak. Kalau sudah recovery tahun depan, masyarakat dan dunia usaha sudah siap pick up lagi,” kata Masyita.
Tidak hanya kebijakan fiskal, investasi perlu dipertimbangkan. Kepala Badan Koordinasi penanaman (BKPM) Modal Bahlil Lahadalia menjelaskan terdapat dua cara yang dapat dilakukan. Adapun strategi pertama ialah tetap menyeimbangkan penyebaran investasi Pulau Jawa dan luar Jawa.
Dalam enam tahun, realisasi investasi di luar jawa hampir berimbang dengan Jawa. Jawa kurang lebih sekitar 51,4% sementara luar Jawa sekitar 48,6%. Bagi Bahlil ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur di luar Jawa yang mendukung iklim investasi. Ia mencontohkan Sulawesi Utara dan Maluku Utara, mampu menjadi lima besar provinsi yang menjadi tujuan investasi. Yang terpenting saat ini adalah fokus terhadap realisasi investasi yang menghasilkan produk substitusi impor guna meningkatkan nilai tambah ekonomi.