Bank Seluruh Dunia Diprediksi Keluarkan US$ 31 Miliar untuk Teknologi AI

Bank seluruh dunia diprediksi mengeluarkan biaya tambahan sebanyak US$ 31 miliar pada tahun 2025 untuk penambahan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Teknologi AI yang ditambahkan ke dalam sistem perbankan berfungsi sebagai pembantu dalam pengecekan fraud atau penipuan.

Dengan adanya teknologi AI dalam pengecekan fraud, industri perbankan berharap angka fraud dapat ditekan lebih dalam. Dengan demikian, angka kasus fraud di industri makin sedikit menurut laporan dari International Data Corporation atau IDC.

IDC juga mengatakan eksekutif bank seluruh dunia sepakat, manajemen fraud menjadi prioritas bank saat ini dan untuk beberapa tahun ke depan.

“Dengan munculnya produk dan layanan digital, saluran baru, dan metode pembayaran baru, perbankan mungkin melebih-lebihkan kecukupan mekanisme pertahanan mereka terhadap fraud,” kata Michael Araneta, Associate Vice President IDC Financial Insights, dikutip dari Gadgetsnow, Senin (8/8/2022).

Selain tren untuk meningkatkan pembelanjaan di sektor teknologi, bank juga diprediksi melakukan pengembangan pada platform layanannya. Pengembangan pada platform disebut akan membuat layanan perbankan dapat digunakan oleh pihak ketiga pada tahun 2023 nanti. 

Pengembangan tersebut dinamakan sebagai Bank as a service (BaaS). “Industri sedang mengejar kolaborasi seperti Bank as a service dan ekosistem gaya hidup digital (e-commerce dan lain-lain),” ujar Araneta.

Kembali pada penanganan fraud, dengan pengembangan layanan yang semakin lebar, bank perlu teknologi yang lebih baru, dan canggih dalam mengatasi fraud. Araneta menambahkan “apa yang sudah berhasil sebelumnya dalam penanganan fraud belum tentu berhasil di masa yang akan datang.”

Bank perlu mengadakan pembaruan teknologi untuk penanganan fraud secara keseluruhan. Pencegahan fraud juga menjadi salah satu tanggung jawab industri perbankan dalam mengejar pemasukan dan juga meminimalisasi risiko.

Araneta menambahkan bahwa pembaruan teknologi perbankan akan memaksa pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, untuk mengambil manuver. Manuver yang diharapkan adalah kebijakan yang menjadi payung hukum penggunaan teknologi baik untuk mengejar pemasukan dan meminimalisasi fraud.

“Kebijakan pemerintah harus melakukan manuver, dan institusi layanan finansial harus menyeimbangkan metode mencari pemasukan dan meminimalisasi risiko,” tutur Araneta.

Editor: Ranto Rajagukguk