Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah merampungkan proses investasi mangkrak senilai Rp 201,4 triliun dalam waktu dekat. Investasi itu tersebar dalam 13 proyek yang berlokasi di Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan Maluku.
Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi mengungkapkan, upaya tindak lanjut dalam penyelesaian permasalahan investasi beberapa di antaranya adalah masalah perjanjian kontrak produksi, sengketa batas lahan perusahaan, dan tumpang tindih lahan pada beberapa perusahaan di Indonesia.
Adapun nilai potensi investasi yang telah ditindaklanjuti oleh Satgas mencapai lebih dari Rp 32,5 triliun.
“Contoh kasus di Gili Trawangan, aset Pemda dikasih konsensi ke pengusaha selama 20 tahun tidak berjalan. Namun, hasil kolaborasi dengan Kejaksaan, Kapolri, dan pemerintah daerah, langsung diputuskan untuk membatalkan izinnya dan sekarang diambil alih oleh Pemda. Di daerah lain juga pasti banyak seperti ini, jangan kasih napas untuk pengusaha-pengusaha seperti ini,” ujar Bahlil melalui keterangannya, Minggu (19/6/2022).
Menurut dia, latar belakang dibentuknya Satgas Percepatan Investasi adalah karena terdapatnya investasi mangkrak senilai Rp 708 triliun di Indonesia. Adapun permasalahan paling besar adalah tumpang tindih aturan, ego sektoral masing-masing Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
Sedangkan target realisasi investasi pada tahun 2022 adalah Rp1.200 triliun. Target investasi tersebut dimaksudkan agar Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada 2022.
“Kami mendorong percepatan usaha bagi sektor-sektor yang memiliki karakteristik cepat menghasilkan devisa, menghasilkan lapangan pekerjaan, dan pengembangan ekonomi regional atau lokal. Realisasi investasi pada Januari hingga Maret 2022 telah mencapai 23,5% dengan jumlah Rp 282,4 triliun dari target investasi langsung di tahun 2022,” tutur Bahlil.
Terdapat empat sektor yang menjadi prioritas dalam langkah ini, khususnya yang berhubungan dengan industri padat karya, namun memiliki kualitas ekspor. Sektor yang diprioritaskan meliputi industri farmasi, industri infrastruktur dan digital ekonomi untuk mempromosikan Ibu Kota Nusantara (IKN). Lalu ada industri pertambangan yang menjadi awal hilirisasi, dan yang terakhir adalah renewable energy yang menarik minat investor.
Satgas yang telah dibentuk untuk mempercepat investasi yang sempat terbengkalai sudah memulai pelaksanaannya tugasnya.
Editor: Ranto Rajagukguk