Cashlez resmi mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Payment Gateway. Hal tersebut terlampir pada surat Nomor 21/142/DKSP/Srt/B tanggal 20 Mei 2019 perihal Persetujuan Izin Sebagai Penyelenggara Payment Gateway sesuai dengan Pasal 57 PADG No. 19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway).
Menurut VP Operations Cashlez, Tony SH, Cashlez telah mengajukan perizinan per 13 April 2017. Sesuai prosedur, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan dan memberikan izin resmi pada tanggal 20 Mei 2019. Baginya ini merupakan proses yang panjang. Tapi, ini juga memrupakan rasa percaya dari pemerintah pada bisnis yang dibangun oleh Cashlez.
“Dengan izin ini, Cashlez akan lebih aktif lagi dalam memperluas penerimaan non-tunai agar terciptanya Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) di Indonesia.”
Cashlez sebelumnya telah lebih dahulu mendapatkan izin sebagai Penyelenggara Teknologi Finansial dari Bank Indonesia pada tanggal 8 Maret 2018, dimana saat itu Cashlez menjadi pendaftar pertama dan mendapatkan persetujuan kurang dari dua bulan. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi regulator dalam hal ini Bank Indonesia yang proaktif mendukung industri fintech khususnya payment gateway. Kami juga akan mematuhi seluruh ketentuan Bank Indonesia yang berlaku sehingga dapat melindungi konsumen dan industri fintech itu sendiri,” tambah Teddy Tee, CEO Cashlez.
Cashlez merupakan perusahaan payment aggregator yang menggabungkan sistem aplikasi kasir dan penerimaan pembayaran. Di dalamnya termasuk pembayaran dengan kartu, dan pembayaran digital. Saat ini, Cashlez telah membantu lebih dari 4.000 pemilik usaha dalam menerima pembayaran non-tunai, baik dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga enterprise.
Pada bulan Mei lalu, Cashlez hadir sebagai penerimaan pembayaran non-tunai di sejumlah gerai Halal Park Bandara Soetta Terminal 3. Selanjutnya, Cashlez akan fokus dalam melakukan ekspansi dan penetrasi pasar di beberapa destinasi wisata di Indonesia.
Editor: Sigit Kurniawan