Program Kartu Prakerja menjadi salah satu upaya pemulihan ekonomi terhadap masyarakat yang terimbas pandemi COVID-19. Untuk 2021 ini, pemerintah menetapkan anggaran program Kartu Prakerja sama dengan tahun lalu, yakni Rp 20 triliun. Masih ada optimisme bahwa perekonomian Indonesia bisa lebih baik dibanding periode sebelumnya karena fundamental ekonomi yang cukup kuat, ditambah pula dengan kebijakan strategis untuk merangsang pertumbuhan ekonomi khususnya menjaga daya beli masyarakat.
Rudy Salahudin, Deputi IV Kementerian Koordinator Perekonomian menyebutkan Program Kartu Prakerja mengemban dua misi, yaitu untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan membantu daya beli masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.
“Program Kartu Prakerja ini sendiri masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada kelompok perlindungan sosial,” terangnya dalam Dialog Publik bertema Perkembangan Program Kartu Prakerja yang diselenggarakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Rudy menyampaikan hasil pelaksanaan program Kartu Prakerja di 2020 yang terbilang memuaskan. “Pada 2020, ada 12 gelombang Kartu Prakerja yang dikeluarkan dan kita sangat inklusif dalam menyentuh 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Dengan jumlah penerima SK Kartu Prakerja mencapai 5,9 juta, menjangkau masyarakat difabel, kabupaten tertinggal, lulusan SDSMP, masyarakat lansia, mantan TKI, serta masyarakat yang tidak memiliki rekening bank. Ini salah satu keberhasilan program Kartu Prakerja 2020,” terangnya.
Denni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menambahkan menurut hasil survei BPS, pada 2020, sebanyak 88,9% penerima kartu Prakerja mengatakan keterampilan kerja mereka meningkat dan 81% penerima bantuan memanfaatkan intensif sebesar Rp 600.000 ribu tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
Yumna Via Hasiany, Peserta Kartu Prakerja Gelombang 2 menceritakan pengalamannya mengikuti program Kartu Prakerja. Dia mengikuti program Kartu Prakerja pada Maret-April 2020 dan mendapat pekerjaan di bidang IT pada Juni 2020. “Pelatihan tersebut berguna sekali menurut saya, karena yang saya ambil benar-benar bisa saya terapkan di dalam pekerjaan saya saat ini. Pekerjaan saya saat ini di bidang programing web sesuai dengan pelatihan yang saya ambil,” ujarnya.
Selain itu Yumna juga menyatakan bahwa sertifikat yang didapatkan dari program Kartu Prakerja cukup berguna untuk melamar pekerjaan. Untuk 2021, desain program Kartu Prakerja serupa dengan 2020, yakni biaya pelatihan Rp 1 juta, insentif Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, serta insentif survei Rp 150.000 untuk tiga kali. Pelaksanaannya pun masih dilakukan secara online.
“Bapak Presiden telah meminta agar program Kartu Prakerja segera diluncurkan di awal 2021 untuk mendorong konsumsi. Pada 23 Februari 2021 kemarin, kami sudah memulai Kartu Prakerja gelombang 12 dengan alokasi anggaran Rp 10 triliun untuk semester pertama 2021. Skema yang digunakan masih semi bansos seperti 2020. Dan kuota per gelombang sebanyak 600.000 dengan prioritas masih sama, yakni pekerja terdampak PHK, pelaku UKM, pekerja sektor wisata yang terdampak, lalu calon pekerja migran Indonesia,” ujar Rudy.
Untuk 2021 ini, ekosistem Kartu Prakerja meliputi lima mitra pembayaran, tujuh platform digital, 165 lembaga pelatihan, empat institusi pendidikan, dan tiga portal lowongan kerja. “Kita terus menambah lembaga pelatihan dan tentunya penambahan ini setelah mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian 165 lembaga pelatihan ini juga menyediakan 1.700 pelatihan,” papar Denni Puspa.