Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI untuk mempercepat ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani.
Luhut menedesak Kemendag melakukan peningkatan rasio angka pengalian dalam ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng dari kewajiban pasar domestik (domestic market obligation/DMO). “Saya minta Kemendag untuk dapat meningkatkan pengali ekspor menjadi tujuh kali untuk ekspor sejak 1 Juli ini dengan tujuan utama untuk menaikkan harga TBS di petani secara signifikan,” ujar Luhut melalui keterangannya, Minggu (3/7/2022).
Menurutnya, pada Juni 2022, pemerintah telah memberikan alokasi ekspor sebesar 3,41 juta ton melalui program transisi dan percepatan. Alokasi ini diberikan untuk memberikan kepastian kepada dunia usaha untuk melakukan ekspor dan khusus untuk program transisi dapat dipergunakan selama beberapa bulan ke depan.
Hingga akhir Juni, total minyak goreng curah yang disalurkan sebagai bagian DMO produsen minyak goreng telah mencapai lebih dari 270 ribu ton. Alokasi ekspor dari program DMO juga dapat dipergunakan selama enam bulan dan sebagian telah dikonversi menjadi hak ekspor.
“Pemerintah juga akan melakukan langkah percepatan realisasi ekspor dikarenakan kapasitas tangki-tangki yang dalam waktu dekat akan kembali penuh. Selain itu, hal ini juga dilakukan mengingat masih rendahnya harga TBS di sisi petani,” ujarnya.
Di sisi lain, Luhut menyebut, salah satu langkah untuk meningkatkan harga CPO pada semester II adalah dengan menaikkan B30 menjadi B35 atau B40 dan diterapkan secara fleksibel tergantung pasokan dan harga CPO. Adapun program tersebut adalah z campuran antara biodiesel 30% dan 70% bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Luhut pun meminta Kementerian Eneergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPDP-KS, dan Pertamina untuk dapat segera mengkaji terkait rencana tersebut agar harga dapat terkendali. “Saya harap seluruh kementerian dan lembaga yang terkait dapat segera menindaklanjuti pekerjaan terkait isu ini, agar harga minyak goreng dapat segera terkendali dan menguntungkan bagi masyarakat, petani, maupun para pengusaha,” pungkasnya.
Editor: Muhammad Perkasa Al Hafiz