Perekonomian digital di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) diproyeksikan meningkat secara signifikan pada tahun 2025 mencapai US$ 330 miliar atau setara Rp 5.037 triliun (kurs Rp 15.624 per US$). Nilai ini dapat terealisasi dengan dukungan implementasi kebijakan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada 2025 saat keketuaan ASEAN dipegang oleh Malaysia.
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam ASEAN Business and Investment Summit 2023 menuturkan kawasan ASEAN berpotensi menjadi jangkar stabilitas perekonomian global. Sebab, hingga sekarang ASEAN terus menunjukkan lintasan pertumbuhan yang menjanjikan.
BACA JUGA: Indonesia Mampu Kuasai Ekonomi Digital di ASEAN pada Tahun 2025
“Proyeksi itu ada karena kawasan ASEAN memiliki sumber daya energi alami yang besar sehingga dapat mendorong permintaan energi global. Itu merupakan keuntungan besar bagi ASEAN. Sebagai bagian dari sustainability, kita juga harus mendorong adanya carbon credit market di ASEAN. Kemudian, pekerjaan rumah kita ke depannya adalah mengembangkan industri hilir sebagai titik kunci dalam rantai pasok global,” kata Airlangga Selasa (5/9/2023).
Menurutnya, potensi pertumbuhan ekonomi digital bakal dikombinasikan dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) ASEAN akan berada di angka 4,6% dan pada 2024 diproyeksikan mencapai 4,8%. Pertumbuhan PDB tersebut diperkirakan sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi pada tahun ini dengan variasi antarnegara.
BACA JUGA: Tahun 2030, Ekonomi Digital di ASEAN Diperkirakan Tembus US$ 1 Triliun
Di sisi lain, inflasi regional akan melambat meski tekanan harga bervariasi antarnegara pada 2023. Foreign direct investment (FDI) dalam bidang manufaktur di ASEAN telah meningkat dua kali lipat selama dekade terakhir, bahkan melampaui Cina.
Airlangga menyebut ASEAN juga perlu mengambil keputusan strategis yang berdampak. Bidang-bidang strategis antara lain tentang bagaimana mendorong pertumbuhan lanskap kendaraan listrik ASEAN.
“Indonesia tertarik untuk melakukan hilirisasi sumber daya alam seperti nikel dan tembaga, serta memiliki fasilitas produksi baterai untuk kendaraan listrik,” ujarnya.
Langkah selanjutnya, kata Airlangga, adalah bagaimana memperkuat hubungan perdagangan dan investasi regional, mendorong tindakan pembangunan berkelanjutan yang kolaboratif yaitu misalnya dengan meluncurkan proyek energi ramah lingkungan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, dan menghubungkan ASEAN melalui alat strategis dan sistem pembayaran QR Regional.
Nantinya, masyarakat Indonesia yang bepergian ke Malaysia, Thailand, Singapura maupun negara-negara ASEAN lainnya bisa melakukan pembayaran dengan QR. Adapun di Tanah Air, pembayaran dengan menggunakan QRIS telah secara luas dilakukan.
“QRIS dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan saat ini nilai transaksinya terus meningkat,” kata Airlangga.
Airlangga menuturkan fokus utama ASEAN-BAC adalah melakukan fasilitasi perdagangan, investasi, dan menarik FDI. Selain itu, juga harus mampu mendorong terlaksananya prioritas-prioritas utama untuk memperkuat perdagangan dan investasi intra-ASEAN.
“Indonesia akan mempermudah proses customs dengan membuat sistem digital yang terintegrasi di antara kementerian atau lembaga terkait atau biasa disebut e-government,” tuturnya.
Sementara itu, Deputy Chairman ASEAN-BAC Malaysia Tony Fernandes menuturkan pembayaran lintas batas menjadi salah satu hal yang terus dikembangkan negara-negara ASEAN. Selain itu, perkembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) juga tak luput dari perhatian.
Tony mengapresiasi langkah Indonesia yang sangat progresif dalam membuat kebijakan ekonomi. Bahkan, dia menilai Indonesia bisa menjadi percontohan dalam mengembangan ekonomi digital.
”Kami harus memuji Pemerintah Indonesia, di mana hal itu membuka mata kita semua bahwa Indonesia sangat progresif dari sisi ekonomi, juga sangat terbuka serta transparan dari sisi pemerintahan,” tuturnya.
Editor: Ranto Rajagukguk