IBM, salah satu perusahaan penyedia layanan inovasi teknologi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Dalam situasi di mana ruang digital menjadi semakin rentan, perusahaan menilai bahwa menjaga keamanan siber bukanlah tanggung jawab yang bisa dipikul sepenuhnya oleh pemerintah.
Ancaman serangan siber yang terus meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia, memperlihatkan kebutuhan mendesak akan sistem pertahanan data yang lebih kuat. IBM menilai bahwa ketahanan siber harus dibangun melalui kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Di berbagai negara, termasuk Indonesia, tren peningkatan serangan siber menunjukkan urgensi membangun sistem pertahanan data yang tangguh. IBM menilai, ketahanan siber perlu diciptakan melalui kerja sama erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas.
“Cybersecurity bukan sesuatu yang harus diselesaikan sendiri oleh pemerintah, tetapi melibatkan penyedia solusi teknologi seperti kami,”kata Catherine Lian, General Manager & Technology Leader, IBM ASEAN dalam media briefing di Jakarta, Rabu (4/6/2025).
BACA JUGA: Keamanan Siber Jadi Tantangan Terbesar Digitalisasi Industri di Asia Pasifik
IBM menilai bahwa pendekatan satu arah dari pemerintah tidak lagi memadai untuk menghadapi ancaman digital yang terus berkembang. Dibutuhkan sinergi kebijakan, pengembangan teknologi, dan edukasi publik yang berjalan seiring. Dalam hal ini, pemerintah memegang peran penting dalam membentuk regulasi dan kerangka hukum, namun pelaksanaan dan inovasi teknis memerlukan kontribusi aktif dari pelaku teknologi.
Kerja sama yang erat antara pembuat kebijakan dan penyedia solusi seperti IBM dinilai sebagai strategi jangka panjang dalam menjaga kedaulatan data nasional. Pendekatan ini juga diharapkan membentuk ekosistem digital yang lebih tahan terhadap berbagai bentuk serangan.
Di tengah pola ancaman yang semakin canggih, respons reaktif saja tidak cukup. Sebaliknya, keamanan digital perlu dipandang sebagai investasi strategis yang berorientasi masa depan.
Catherine menekankan bahwa kekuatan suatu negara dalam menghadapi tantangan siber akan sangat bergantung pada sejauh mana kolaborasi dapat terjalin di antara seluruh pemangku kepentingan.
“Tantangan utama bukan hanya pada keterbatasan anggaran atau kesiapan infrastruktur, tetapi lebih pada bagaimana berbagai pihak, baik publik maupun swasta dapat bekerja bersama dalam kerangka kerja yang jelas dan saling mendukung,” tegas Catherine.
Selain itu, IBM melihat peran penting edukasi publik dalam membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi. Teknologi, sebaik apapun, tidak akan efektif jika tidak didukung oleh pemahaman dasar masyarakat terhadap risiko digital. Sektor swasta juga berkontribusi dalam memperkuat sistem keamanan melalui pengembangan platform dan solusi yang relevan dengan konteks lokal.
BACA JUGA: Waspada, Perang Tarif Picu Ancaman Keamanan Siber
Dalam konteks Indonesia, IBM menilai pendekatan kolaboratif semacam ini sangat relevan dan berpotensi memperkuat resiliensi digital nasional. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri dapat mempercepat terwujudnya infrastruktur keamanan siber yang kuat dan berkelanjutan.
Dengan ancaman digital yang terus berkembang, pendekatan berbasis kolaborasi dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk memastikan keamanan ekosistem digital ke depan. Harapannya, langkah ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem digital Indonesia yang kini semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari.
Editor: Dyandramitha Alessandrina,
