ICAEW: G20 Jadi Momentum Dorong Upaya Pencegahan Pencucian Uang
Pencucian uang atau money laudry tidak dapat disepelekan. Sebab, hal ini akan berdampak buruk terhadap ekonomi dan bisnis.
Bukan hanya sekadar penipuan keuangan saja, pencucian uang dapat mendanai kejahatan serius, seperti perbudakan modern, perdagangan narkoba, korupsi, hingga terorisme. Inilah yang kemudian menginisiasi Business 20 (B20) Integrity and Compliance Task Force bersama Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) untuk mengadakan konferensi pada 28 September mendatang.
Konferensi ini akan meyoroti salah satu rekomendasi kebijakan, yaitu untuk memperkuat agility dalam penanggulangan risiko dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Indonesia sebagai negara anggota G20 dengan PDB lebih dari US$ 1 trilun telah menjadi negara dengan skala ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Seiring dengan meningkatnya kompleksitas bisnis, informasi, dan teknologi, pemerintah telah mewajibkan seluruh organisasi keuangan di Indonesia untuk mengimplementasikan upaya anti-money laundering yang efektif dengan memerangi risiko yang mungkint terjadi secara aktif. Sebab itu, Indonesia mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), unit intelijen keuangan independent negara.
Unit ini ditujukan untuk memerangi kejahatan keuangan. Hingga saat ini, PPATK telah menerima hampir 50.000 transaksi keuangan untuk dianalisis tiap jamnya.
Selain itu, Integrity and Compliance Task Force Indonesia juga dibentuk untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam upaya mengatasi pencucian uang hingga pendanaan terorisme dalam negeri. Unit ini juga membahas secara detail mengenai isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Dalam dialog Integrity and Compliance Task Force B20-G20 pada bulan Juni lalu, PPATK mengungkap mereka mendukung upaya strategis B20 dalam memerangi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Upaya ini sangat penting, mengingat Indonesia sedang dalam proses menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) untuk pencucian uang.
Elaine Hong, Direktur Regional ICAEW Cina dan Asia Tenggara mengatakan ICAEW sebagai anggota dari Integrity and Compliance Task Force mendukung penuh kampanye AML di Indonesia. Menurutnya, momentum G20/B20 Indonesia 2022 ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menyepakati tindakan nyata terhadap kejahatan ekonomi dan pihak yang terlibat di dalamnya.
“Saat ini dunia sedang berapa dalam fase pemulihan akibat pandemi COVID-19 dan akan menghadapi tantangan ekonomi dan teknologi baru yang berisiko untuk menimbulkan tindakan kejahatan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan sektor swasta untuk bersinergi melakukan tindakan pencegahan yang kuat terhadap kejahatan ekonomi,” kata Elaine.
ICAEW sendiri telah berupaya untuk memberikan panduan dan sumber daya kepada para anggotanya dan negara-negara di seluruh dunia. Mereka juga melakukan pengawasan anti pencucian uang yang kuat melalui pendekatan berbasis risiko, dan akan terus melakukannya.
Editor: Ranto Rajagukguk