Indonesia Investment Authority (INA), lembaga dana abadi yang dikelola pemerintah meneken tiga nota kesepahaman dengan berbagai institusi untuk mendukung program mekanisme transisi energi (energy transition mechanism/ETM). Dengan percepatan adopsi energi terbarukan akan memainkan peran kunci sebagai enabler untuk pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim.
“Kami bersemangat mendukung dan menjadi bagian dari perjalanan transisi energi Indonesia,” kata Ridha Wirakusumah, Ketua Dewan Direktur INA dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/11/2022).
BACA JUGA: PLN Bentuk Unit Khusus untuk Transisi Energi Ketenagalistrikan
Dia percaya dengan penggunaan strategi dua arah, melalui pengurangan bertahap pembangkit listrik berbahan bakar karbon dan investasi pada sumber energi terbarukan skala besar akan memungkinkan Indonesia memenuhi komitmen netral karbon, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan, dan memberikan manfaat sosial dan kesehatan.
“Selain itu yang terpenting adalah kita memulai perjalanan transisi sekarang, dimulai dengan mengurangi emisi karbon,” ujar Ridha.
BACA JUGA: Percepat Transisi Energi, PLN Gandeng Laboratorium EBT AS
Ketiga nota kesepahaman akan membuka peluang untuk INA bermitra dengan investor ekuitas dan atau pemberi pinjaman lain, sesuai dengan hasil pada uji tuntas yang dilakukan terhadap aset serta proyek. Nota kesepahaman pertama ditandatangani oleh INA bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang telah ditunjuk sebagai country platform manager ETM di Indonesia.
Kedua pihak sepakat untuk bekerja sama dan mengevaluasi investasi dan optimalisasi penurunan aset PLTU yang dipilih oleh INA secara bertahap, dengan mengarahkan modal sendiri dan/atau pembiayaan lunak dari sumber pihak ketiga. Nota kesepahaman kedua ditandatangani antara INA dengan The Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), sebuah koalisi kemitraan antara lembaga publik dan swasta, termasuk yayasan terkemuka, seperti Rockefeller Foundation, Ikea Foundation, dan Bezos Earth Fund.
GEAPP dan INA akan bersama-sama mengeksplorasi dan berpotensi turut berpartisipasi dalam kesempatan-kesempatan untuk mempercepat penutupan PLTU seiring dengan berakhirnya masa operasional teknis pembangkit tersebut. Nota kesepahaman ketiga ditandatangani oleh INA, Asian Development Bank (ADB), PT PLN (Persero), dan PT Cirebon Electric Power (CEP) untuk menjajaki kelayakan pembiayaan pemensiunan dini PLTU Cirebon 1.
Melalui MoU ini, keempat pihak pun memulai pembicaraan untuk penutupan PLTU pertama Indonesia yang dikelola pembangkit listrik independen (independent power producer/IPP). Sebagai bagian dari pelaksanaan program ETM yang dicanangkan, INA, ADB, PLN, dan CEP selanjutnya akan mengembangkan struktur dan persyaratan pendanaan untuk memaksimalkan pensiun dini dari sisa waktu operasional teknis PLTU Cirebon-1.
INA dan ADB pun berkomitmen untuk memastikan program ETM yang dilakukan memenuhi prinsip transisi berkeadilan, untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul akibat pemensiunan dini PLTU.
“Dalam mengimplementasikan program ETM ini, INA turut dibantu oleh DBS Bank Limited sebagai penasihat keuangan,” tutur Ridha.