Guna mewujudkan efisiensi dalam pengelolaan pusat data, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membangun empat pusat data berbasis cloud. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan empat lokasi pembangunannya.
“Pusat data yang pertama akan dibangun di dekat ibu kota negara saat ini, di Jabodetabek. Mudah-mudahan bulan depan bisa kami melakukan ground breaking sehingga bisa langsung digunakan tahun 2024 pada saat selesai dibangun,” katanya dalam siaran tertulis KemenKominfo, Selasa (12/7/2022).
Di saat yang bersamaan, secara simultan Pemerintah sudah merancang pembangunan pusat data kedua di Nongsa, Batam, Kepulauan Riau, dengan kapasitas yang hampir sama dan redundant sehingga ada saling backup dalam penggunaannya ke depan.
“Dari potret geografis Indonesia dan efisiensi operasi pusat data pemerintah, kita perlu juga meletakkan di kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Awalnya, kita merencanakan pembangunan itu di Balikpapan, tetapi dengan adanya ibu kota negara baru maka nanti akan dibangun di IKN sebagai pusat data pemerintah yang ketiga,” jelas Menkominfo.
Selanjutnya, yang keempat akan dibangun di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Johnny menjelaskan pemilihan lokasi terakhir dilatari minimnya aktivitas vulkanik bawah laut yang berpotensi mengganggu layanan.
“Kenapa memilih Labuan Bajo? Karena fiber optic network wilayah selatan Indonesia (menghubungkan Indonesia bagian Barat, Tenggara, Timur) memungkinkan sangat sedikit aktivitas vulkanis bawah lautnya. Saat ini, kami juga mempunyai lintas utara melalui Kalimantan – Sulawesi (Manado) – Maluku Utara, turun ke Biak dan Papua tetapi aktivitas vulkanis yang sangat besar, sehingga berulang-ulang kali terjadi kabel lautnya putus, karena gunung bawah laut meletus,” tuturnya.
Mengenai pembangunannya, Menkominfo menyebutkan tiga pertimbangan utama. Pertama, ada potensi tersedianya kapasitas power supply atau listrik yang memadai dengan jumlah besar. Kedua, redundancy service, dan ketiga ketersediaan jaringan kabel serat optik yang memadai.
“Alternatif-alternatif ini disiapkan dengan memiliki tiga syaratnya yaitu harus tersedia seperti cooling water system di dalamnya. Ini hal yang sangat teknis, tetapi pertimbangan-pertimbangan teknis ini penting untuk bisa bangunnya satu pusat data yang nanti menjadi kebijakan Satu Data Indonesia dalam mendukung electronic government, sekaligus pengambilan keputusan berbasis data atau data driven policy,” jelasnya.
Editor: Muhammad Perkasa Al Hafiz