Pemerintah bakal mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, pada kuartal III tahun 2023 pertumbuhan ekonomi melambat di level 4,94% dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter-to-quarter/qtq).
Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM menuturkan pertumbuhan ekonomi di bawah 5% untuk kali pertamanya terjadi dalam tujuh kuartal sebelumnya. Kondisi ini membuat pemerintah perlu mengambil langkah antisipasi.
BACA JUGA: Imbas Melambatnya Ekonomi Dunia, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Hanya 4,94%
“Dalam dua bulan ke depan, kami akan berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi, dimana pemerintah akan mengandalkan stimulus fiskal, salah satunya dengan mempercepat penyaluran KUR,” kata Teten melalui keterangannya, Rabu (8/11/2023).
Sebagai informasi, realisasi Penyaluran KUR tahun 2023 sampai dengan 7 November 2023 sebesar Rp 204,17 triliun atau sebesar 68,74% dari target Rp 297 triliun kepada 3,18 juta debitur. Realisasi tersebut masih rendah mengingat pada saat ini sudah memasuki minggu kedua bulan November 2023 sehingga penyalur harus mengejar target sekitar Rp 92,82 triliun dalam waktu kurang dari dua bulan.
BACA JUGA: Imbas Krisis Iklim, Pertumbuhan Ekonomi RI Terancam Turun 1,24%
Pemerintah juga mendorong peningkatan akses Pembiayaan KUR dengan pendampingan kepada pelaku usaha mikro ke lembaga keuangan yang tersebar di 15 provinsi. Pada saat ini sudah terdampingi sebanyak 3.229 pelaku usaha mikro dengan plafon pengajuan sebesar Rp 155,6 miliar dengan realisasi pencairan plafon sebesar Rp 91,9 miliar.
Teten menyebut sejumlah strategi yang dilakukan di antaranya melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mendorong penyalur KUR yang penyerapannya masih rendah untuk memastikan target penyaluran KUR dapat tercapai sesuai komitmen yang ditetapkan.
Pemerintah juga membuka opsi sinergi penyaluran KUR dengan kebijakan antarkementerian dan lembaga lain. Selain itu, pemerintah berupaya melakukan relaksasi peraturan yang masih menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan di lapangan.
Di sisi lain, strategi dilakukan di antaranya dengan mendorong percepatan implementasi kredit usaha alsintan (KUA) untuk mendorong efisiensi penyaluran kredit atau pembiayaan pada sektor pertanian.
“Itu didukung dengan optimalisasi pemerintah daerah untuk mengunggah data calon debitur KUR baru dan bekerjasama dengan penyalur KUR ke SIKP, serta mendorong penyalur KUR untuk melakukan extra effort melalui pelaksanaan weekend banking dalam penyaluran KUR,” katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal III tahun ini menunjukkan tingkat konsumsi lebih rendah dibanding ekspektasi pemerintah. Penyebab lesunya perekonomian yakni konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi.
Tercatat, konsumsi pemerintah kontraksi 3,76% dengan distribusi 7,16%. Terkontraksinya konsumsi pemerintah karena adanya penurunan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial.
Ditambah ada pergeseran pencairan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN), dari yang biasanya pada kuartal III menjadi kuartal III. Dari sisi penerimaan negara, pemerintah sudah mengumpulkan Rp 650 triliun.
Pemerintah juga bakal memperbaiki outlook perekonomian kuartal IV untuk menjaga pertumbuhannya di level 5%.
Editor: Ranto Rajagukguk