Jokowi: Tak Boleh Buru-Buru Beri Regulasi pada Fintech

profile photo reporter Annisa Bella Syana.S.
AnnisaBella Syana.S.
12 Oktober 2018
marketeers article
39151647 president jokowi during a visit in blora, corn harvest, central java, indonesia
Inovasi keuangan digital atau Financial Technology (Fintech) di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir tumbuh positif. Penuh pro dan kontra, regulasi fintech dari pemerintah pun kerap mengundang tanya, baik bagi para pelaku layanan finansial seperti perbankan, masyarakat, hingga pemain fintech itu sendiri. Presiden RI Joko Widodo berpendapat  pemerintah tidak boleh terburu-buru mengeluarkan regulasi pada fintech, namun harus membiarkan fintech tetap berumbuh.
Menurut Jokowi, digital teknologi sudah menjadi fondasi ekonomi, sehingga fintech tidak boleh terlalu dibatasi regulasi. Sebaliknya, pemerintah harus membiarkan mereka tumbuh.
“Jadi, kita harus sikapi gelombang inovasi dengan regulasi ringan dan ruang aman untuk inovasi. Oleh karena itu, sangat kontradiktif bila bicara inovasi, tapi memberi sanksi atas kegagalan secara berlebihan,” jelas Presiden dalam pidato di The Bali Fintech Agenda yang menjadi rangkaian Annual Meetings International Monetery Fund-World Bank Group (AM IMF–WBG) 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018).
Presiden mengingatkan prinsip regulasi yang menjadikan internet begitu pesat pada ekonomi nasional sekitar 20 tahun ini. Diungkapkan pada pada 25 tahun lalu, internet boom  pertama kali terjadi dengan munculnya perusahaan AOL dan Yahoo. Saat itu, yang membuat internet boom adalah keputusan regulasi yang sangat modern dari Presiden AS Bill Clinton.
Regulasi yang ramah dan akuratif  mencegah intervensi pemerintah yang terlalu berlebihan. Para kreator  menciptakan tanpa takut akan kewajiban sipil dan hukum apabila eksperimen gagal.
“Eksperimen meningkat dan memberi dampak pada ekonomi dan fondasi dari internet yang kita gunakan saat ini. Termasuk metode pembayaran seperti PayPal, ApplePay, AliPay, WeChat, dan inovasi serupa yang telah mengubah cara hidup jutaan orang di dunia,” tutur Presiden.
Pemerintah saat ini juga tidak boleh terburu-buru untuk mengeluarkan regulasi. Sebaliknya, pemerintah harus membiarkan mereka tumbuh. “Jadi, kita harus sikapi gelombang inovasi dengan regulasi ringan dan ruang aman untuk inovasi. Oleh karena itu, sangat kontradiktif bila bicara inovasi, tapi memberi sanksi atas kegagalan secara berlebihan,” jelasnya.
Meski banyak regulasi lama, penetrasi internet sudah sangat besar selama 25 tahun terakhir. Kapasitas bandwith sudah meningkat pesat, sekarang semua hal dapat menjadi viral karena kecepatan internet.
Lebih lanjut,  regulasi yang terlalu mengekang di tingkat nasional akan memaksa konsumer menuju ranah internet yang tidak teregulasi, akhirnya akan mendorong mereka semakin jauh dari ruang regulasi pemerintah. Apabila regulasi terlalu ketat di tingkat nasional, hal itu hanya mendorong kegiatan ekonomi menjauh dari ruang siber. Nantinya, tidak hanya jadi tidak bisa mengatur industri ini, tapi juga akan kehilangan potensinya.
Editor: Sigit Kurniawan

Related