Jokowi Ungkap 345 Juta Orang Terancam Kelaparan pada Tahun 2023

marketeers article
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sumber gambar: Setpres.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan sepanjang tahun 2023 ada sebanyak 345 juta warga dunia yang terancam kelaparan. Hal ini disebabkan adanya perubahan iklim dan perang di berbagai negara.

Jokowi mengatakan perubahan iklim berdampak pada tingginya risiko gagal panen di sebagian besar negara. Kemudian, akibat perang yang berkecamuk antara Rusia dan Ukraina membuat rantai pasok bahan pangan terhambat.

BACA JUGA: Jokowi Ungkap Penyelesaian Krisis Myanmar Belum Berprogres

“Hati-hati di sektor ini juga sekarang sangat rawan, kita tahu krisis pangan di mana-mana da nada 345 juta orang di dunia sekarang ini terancam kekurangan pangan dan kelaparan,” kata Jokowi dalam pembukaan sensus pertanian secara virtual di Jakarta, dikutip Selasa (16/5/2023).

Menurutnya, untuk mengantisipasi ketahanan pangan nasional diperlukan adanya kebijakan yang akurat. Kebijakan tersebut bersumber data-data yang valid mulai dari kebutuhan pupuk, luas tanam, hingga banyaknya panen.

BACA JUGA: Buka KTT ASEAN, Jokowi: Ekonomi Belum Pulih, Rivalitas Semakin Tajam

Jokowi menuturkan sektor pertanian di Indonesia juga menjadi salah satu sektor penggerak roda perekonomian terbesar. Dari catatannya, sebanyak 40 juta orang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian dan menyerap 29% angkatan kerja secara nasional.

“Kita membutuhkan data yang akurat dan valid. Saya rasa itu yang sangat penting dan dibutuhkan saat ini,” ujarnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menambahkan ke depan sensus pertanian perlu dilakukan dalam waktu berdekatan. Pasalnya, sejauh ini pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan data yang dihimpun selama sepuluh tahun sekali.

Idealnya, kata Jokowi, perlu ada pembaruan data selama lima tahun sekali. Adapun anggaran yang dibutuhkan dalam melakukan sensus mencapai Rp 3 triliun.

“Sektor pertanian melibatkan hajat hidup orang banyak sehingga akurasi kebijakan sangat diperlukan. Hal itu membutuhkan akurasi data, sehingga saya meminta sensus pertanian dilakukan lima tahun sekali,” katanya.

Editor: Ranto Rajagukguk

Related