Jokowi Ungkap Potensi Bursa Karbon Indonesia Capai Rp 3.000 Triliun
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan sekaligus membuka Perdagangan Perdana Bursa Karbon Indonesia, di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), DKI Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, kepala negara mengungkapkan Indonesia memiliki potensi bursa karbon mencapai Rp 3.000 triliun.
Jokowi mengatakan, keberadaan bursa karbon di Indonesia merupakan bentuk nyata dalam upaya menangani dampak dari perubahan iklim. Bahkan, negara ini memiliki potensi yang luar biasa dalam nature-based solutions. Hingga, menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam.
BACA JUGA: OJK Tetapkan Aturan Penyelenggara Bursa Karbon Wajib Bermodal Rp 100 Miliar
Berdasarkan catatannya, terdapat kurang lebih 1 gigaton karbondioksida (CO2) potensi kredit karbon yang bisa ditangkap. “Jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai, potensinya Rp 3.000 triliun, bahkan bisa lebih. Sebuah angka yang sangat besar, yang tentu ini akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju kepada ekonomi hijau,” ujar Jokowi melalui keterangannya, Selasa (26/9/2023).
Kepala negara menekankan, langkah-langkah konkret sangat dibutuhkan dalam mengatasi perubahan iklim. Sebab, ancamannya sudah sangat dirasakan secara global, mulai dari kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, hingga polusi.
BACA JUGA: RI Mampu Serap Karbon 400 Giga Ton, Dorong Investasi Tekonologi
“Bursa karbon yang kita luncurkan hari ini bisa menjadi sebuah langkah konkret, bisa menjadi sebuah langkah besar untuk Indonesia mencapai target NDC (Nationally Determined Contribution),” ujarnya.
Terkait perdagangan karbon, Jokowi pun menekankan tiga hal yaitu pertama, menjadikan standar karbon internasional sebagai rujukan dan memanfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif dan efisien. Kedua, harus ada target dan timeline, baik untuk pasar dalam negeri maupun nantinya pasar luar negeri atau pasar internasional.
Ketiga, Jokowi meminta adanya pengaturan dan fasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktik di komunitas internasional serta memastikan standar internasional tersebut tidak mengganggu target NDC Indonesia.
“Saya sangat optimistis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia asalkan langkah-langkah konkret tersebut digarap secara konsisten dan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan, baik oleh pemerintah, oleh swasta, masyarakat, dan bersama-sama dengan stakeholders lainnya,” tandasnya.
Editor: Muhammad Perkasa Al Hafiz