Transformasi digital yang mulai diterapkan di beberapa negara, termasuk Indonesia membuat pemerintah menggencarkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE berguna untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta membangun fondasi teknologi, informasi, dan teknologi yang terintegrasi, aman, dan juga handal.
Menurut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, data yang terintegrasi memainkan peran penting dalam pembangunan dan pembuatan kebijakan nasional di era yang serba digital ini. Maka dari itu, pemerintah membuat kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat digunakan antar Instansi Pusat serta Daerah.
Dalam rangka mempercepat implementasi SDI, Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI) menyelenggarakan websummit dengan berbagai narasumber. Acara ini mengusung dua topik, yaitu Integritas, Inklusi dan Tata Kelola Data, serta Pemerintahan Digital (e-government) untuk Pemulihan Ekonomi.
Menurut Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, kolaborasi dan sinergi stakeholder dalam pelaksanaan SDI sangat penting. Sebagai Ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia, Bappenas bertugas mengordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia agar data tidak tumpang tindih dan tetap terjaga integritas dan meta datanya, baik di tingkat pemerintahan pusat dan daerah.
“Dengan adanya Satu Data Indonesia, kita berharap bisa mengatasi berbagai permasalahan, seperti kemiskinan di Indonesia dengan data yang sudah terintegrasi. Semua upaya dalam Satu Data Indonesia kuncinya adalah kolaborasi dan sinergi dari seluruh stakeholder tingkat pemerintah pusat maupun daerah, serta pengawalan implementasinya secara nasional oleh publik,” ujar Menteri Suharso.
Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Dukcapil Kemendagri juga menekankan pentingnya Satu Data Indonesia. Menurutnya, SDI akan menjadi landasan bagi transofrmasi digital di Indonesia di semua sektor dan tingkatan, termasuk pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk membantu mengimplementasikan SDI.
“Saat ini, data kependudukan yang dikelola dukcapil terhubung dengan sektor bisnis seperti e-commerce, asuransi, perbankan, pasar modal, telekomunikasi, dan pendidikan yang memerlukan verifikasi identitas pengguna melalui pengecekan silang dengan database kami. Kami membutuhkan koloborasi alih pengetahuan TIK dari beberapa institusi global agar kita tidak tertinggal secara teknologi dibanding negara lainnya, serta dapat mengimplementasi sistem e-government dengan sistem yang terbaik dan terdepan,” ujar Zudan.
Menjawab hal tersebut, Kementrian Dalam Negeri berkolaborasi dengan perusahaan multinasional Huawei untuk ikut berkontribusi dalam implementasi kebijakan SDI dan SPBE di Indonesia. Jason Zhang, President Huawei Cloud & AI Indonesia Business Development, mengatakan bahwa implementasi SPBE akan membantu pemerintah untuk merampingkan proses birokrasi, menciptakan transparansi, dan yang terpenting adalah meningkatkan kualitas layanan publik.
“Merupakan kehormatan bagi Huawei Indonesia untuk diperkenankan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan upaya-upaya penting yang berkontribusi terhadap kebijakan Satu Data Indonesia dan implementasi SPBE di Indonesia. Kami sangat mendukung inisiatif tersebut karena kami percaya bahwa transformasi digital di seluruh sektor akan terwujud berkatnya,” tutur Jason.
Editor: Eko Adiwaluyo