Selama masa pandemi COVID-19, BPJS Kesehatan berupaya menghadirkan layanan yang dapat diakses dari mana saja. BPJS Kesehatan melakukan transformasi layanan ke arah digital yang memanfaatkan teknologi revolusi industri 4.0, di antaranya Antrean Online, layanan telekonsultasi hingga Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA). Terobosan ini membantu BPJS Kesehatan menorehkan berbagai capaian positif di tahun 2021.
Dalam acara Public Expose: Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2021 (5/7/2022) Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan mengungkapkan, layanan nontatap muka dimanfaatkan dengan cukup optimal untuk pelayanan administrasi peserta. Sepanjang tahun 2021, jumlah pemanfaatan layanan CHIKA telah mencapai 32,5 juta dan 17,4 juta untuk pemanfaatan Mobile JKN.
“Di awal tahun 2020, pemanfaatan pelayanan kesehatan sempat menurun akibat pandemi COVID-19 yang melanda. Namun, di tahun 2021 layanan administrasi kepesertaan dan informasi layanan yang mulai dilakukan secara online. Terjadi penguatan fungsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui inovasi ini. Saat ini, sistem antrean online yang terkoneksi dengan Mobile JKN sudah mencapai 21.066 FKTP dan 1.433 Rumah Sakit (RS),” kata Ghufron.
BPJS juga mengembangkan layanan Telekonsultasi dan Telemedicine. Fitur ini merupakan layanan konsultasi dengan dokter FKTP berbasis teknologi yang mempermudah peserta. Layanan Telekonsultasi sudah terhubung dengan 21.945 Faskes yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam mengembangkan inovasi teknologi untuk meningkatkan mutu, BPJS Kesehatan memanfaatkan teknologi Big Data. Selain itu, BPJS Kesehatan juga memanfaatkan teknologi artificial intelegence yang mendukung sistem layanan kesehatan untuk mencapai kinerja yang optimal baik dari sisi produktivitas, efisiensi dan kualitas layanan.
Namun, dengan capaian dan inovasi tersebut, masih ditemukan kasus yang menunjukkan pengembangan digitalasi sistem belum sejalan dengan perilaku peserta. BPJS Kesehatan akan terus mengembangkan mutu layanan dengan digitalisasi sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai sistem digital.
“Masih banyak hal yang harus diperbaiki oleh BPJS Kesehatan khususnya akses, mutu, efisiensi, ekuitas dan sustainabilitas finansial. Kami berharap dapat terus meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat. BPJS Kesehatan juga berharap pemerintah, pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat bisa terus bersinergi untuk menjawab tantangan dan bersama-sama menjaga penyelenggaraan Program JKN yang berkualitas,” tutur Ghufron.
Editor: Ranto Rajagukguk