Pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) dalam waktu dekat. Tujuannya untuk menekan emisi gas karbon dan mengejar tergat net zero emission 2060.
Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menuturkan pemerintah menargetkan bisa meningkatkan proporsi penjualan motor listrik sebesar 10% hingga tahun 2024. Untuk itu, perlu adanya insentif agar proyek tersebut bisa berjalan sesuai target.
BACA JUGA: Beli Motor Listrik Dapat Subsidi Rp 7 Juta, Simak Syaratnya!
“Jadi kita akan memasuki dua bidang ini. Kita membangun ekosistem energi baru menggantikan energi fosil tadi, ini sedang dibangun ekosistem secara bertahap,” kata Luhut melalui keterangannya, Jumat (24/3/2023).
Menurutnya, agar target itu bisa dicapai pada tahun 2024, pemerintah telah memberikan subsidi pembelian motor listrik baru sebesar Rp 7 juta per unit. Lalu, ada pula bantuan untuk konversi dari kendaraan bahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik.
Langkah tersebut akan berlaku selama dua tahun ke depan, yakni tahun 2023 hingga 2024. Targetnya bisa mengonversi sebanyak 1 juta motor listrik baru dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp 7 triliun.
BACA JUGA: Siap-Siap! Mulai 20 Maret 2023 Pemerintah Subsidi 200 Ribu Motor Listrik
Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.
“Untuk kendaraan non-listrik, kami akan melakukannya secara bertahap. Saat ini baru ada tujuh spot untuk melakukan konversi. Jadi secara bertahap dan kita akan lakukan evaluasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Luhut menjelaskan langkah agresif pemerintah dilakukan dengan maksud melindungi industri dalam negeri. Sebab, apabila kalah cepat dengan negara lain, maka Indonesia berisiko hanya menjadi pasar dan penonton dari persaingan KLBB.
Dia berharap dengan kecepatan beralih menuju kendaraan ramah lingkungan, Indonesia bisa meraih banyak investasi dari produsen. Apalagi, potensi nikel yang terkandung di Tanah Air merupakan yang terbesar di dunia.
“Program ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kemandirian energi Indonesia. Saat ini, Indonesia merupakan negara importir BBM fosil sehingga peningkatan adopsi KLBB dapat mengurangi ketergantungan terhadap BBM fosil tersebut, dan dapat memperkuat neraca perdagangan Indonesia,” tuturnya.
Editor: Ranto Rajagukguk