Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sikap optimistis soal perkembangan pemulihan ekonomi dan penerimaan negara Indonesia dalam pertemuan World Economic Forum Davos: Global Economic Outlook. Pada kesempatan itu, Menkeu Sri Mulyani menekankan pemerintah masih melanjutkan proses perbaikan kondisi perekonomian serta upaya reformasi struktural sepanjang tahun 2022.
Sikap optimistis Menkeu juga terlihat dalam menjaga penerimaan negara Indonesia. Terlebih jika keberlanjutan program pemulihan ekonomi nasional serta upaya reformasi struktural berjalan positif. Penanganan pandemi yang terbilang baik akan berdampak pada kembali berjalannya kegiatan ekonomi di berbagai sektor, sehingga menguatkan penerimaan negara.
“Penerimaan negara (2021) dikontribusikan oleh kuatnya permintaan yang didukung oleh adanya pemulihan. Walaupun Indonesia sempat terhantam oleh varian Delta, ternyata pertumbuhan di kuartal tiga masih berada di 3,7 persen,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam pertemuan yang berlangsung secara virtual, pada pekan lalu tersebut.
Menkeu menyebut faktor dirinya merasa optimistis dapat menjaga penerimaan negara adalah kinerja dan rebound kuat dari sektor seperti teknologi informasi dan perdagangan. Namun, kenaikan harga komoditas yang mendorong penerimaan perpajakan pada tahun 2021 disebutnya tidak akan terulang. Sri Mulyani menjelaskan bahwa memasuki awal tahun 2022 ini mayoritas harga komoditas sudah kembali normal.
Faktor lain yang disebut Menkeu berpengaruh pada sikap optimistis menjaga penerimaan negara pada tahun 2022 adalah agenda reformasi struktural. Menkeu menyebut agenda tersebut mengambil peranan dalam usaha pemulihan ekonomi, melalui pengembangan industri hilir sehingga menambah nilai komoditas. Selain itu, Indonesia berupaya meningkatkan iklim investasi dan tingkat kompetitif agar menjadi lebih baik.
Presiden Joko Widodo dalam kesempatan berbeda juga menyebut pemerintah menggunakan periode pandemi, untuk meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Reformasi struktur termasuk salah satu program yang dilakukan, begitu juga dengan perbaikan ekosistem investasi dan memberikan insentif khusus bagi sejumlah sekor prioritas.
“Sejumlah prioritas pembangunan juga telah ditetapkan, di antaranya peningkatan produksi pangan melalui pengembangan food estate dan penerapan konsep pembangunan rendah karbon. Selain itu, juga transformasi menuju ekonomi digital melalui perluasan, pemerataan, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital,” kata Presiden Jokowi dalam paparannya secara virtual dalam World Economic Forum pekan lalu.
Pemerintah juga berupaya mendesain transisi energi yang adil dan terjangkau lewat kerja sama dengan BUMN energi dan pihak swasta. Selain itu, Indonesia berperan aktif dalam level internasional untuk memulai transisi energi batu bara ke energi baru terbarukan berkat jalinan kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB).
Editor: Eko Adiwaluyo