Menteri Bahlil Sebut Investasi Sektor Industri Tumbuh 90% Sejak 2019
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejak tahun 2019 hingga 2021 terjadi kenaikan investasi sektor industri. Tercatat, dalam periode tersebut penanaman modal baik dalam negeri maupun asing meroket sebesar 90,7%.
Bahlil menyebut, lonjakan arus investasi akan dimanfaatkan untuk membangun permodalan yang inklusif dan berkualitas. Cara pertama yaitu melalui pemerataan pertumbuhan investasi yang tidak hanya terfokus pada pulau Jawa saja. Kedua, setiap investor yang masuk diwajibkan berkolaborasi dengan pengusaha nasional di daerah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM). Ketiga, perlunya memangkas proses perizinan investasi di Indonesia.
“Pemerintah mendorong investasi berkualitas yang kuncinya adalah adanya penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi. Pada tahun 2021, realisasi investasi sektor industri mencapai Rp 117,5 triliun. Angka ini meningkat 90,7% dibandingkan tahun 2019. Kita tidak lagi mengekspor bahan baku, sudah terjadi hilirisasi,” kata Bahlil melalui keterangannya, Selasa (15/2/2022).
Menurut dia, adanya peningkatan investasi tak lepas dari kemudahan izin yang diberikan pemerintah. Saat ini pelaku usaha dapat dengan mudah mengurus izin investasinya melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang diatur langsung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Agar semakin memajakan pengusaha, ke depan sistem OSS masih akan terus disempurnakan.
“Kalau ada masalah, tolong datang ke kami, akan dibantu. Prinsipnya, biarkan izin dan insentif kami urus, selama Bapak dan Ibu memenuhi syarat yang ada. Bapak dan Ibu tolong bawa modal, teknologi, dan sebagian pasarnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Bahlil mengungkapkan pencapaian realisasi investasi sepanjang tahun 2021 sebesar Rp 901,02 triliun dan melampaui target di tengah pandemi COVID-19. Hal itu menandakan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang diambil pemerintah tepat sasaran.
Adapun berbagai kebijakan yang diambil pemerintah di antaranya memberikan libur pajak atau Tax Holiday dan Tax Allowance, serta asistensi pengurusan perizinan berusaha sampai dengan tahap konstruksi dan produksi komersial. Semua kebijakan yang diambil diklaim tepat sasaran dalam menggenjot investasi.
“Kami juga menyediakan layanan klinik investasi sebagai sarana bagi pelaku usaha untuk berdiskusi langsung terkait kebijakan investasi di Indonesia. Termasuk pula dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka meningkatkan iklim investasi di Tanah Air,” pungkasnya.
Editor: Muhammad Perkasa Al Hafiz