Selain dituntut untuk terus melakukan inovasi, merek juga dituntut untuk memperhatikan sampah plastik yang dihasilkan. Pasalnya, hingga saat ini, masih banyak sampah plastik yang ditemukan menumpuk di beragam tempat pembuangan.
Net Zero Waste Management Consortium pun mengungkap sejumlah merek dengan volume sampah plastik terbanyak. Laporan ini diharapkan mampu mendorong agar merek melakukan langkah yang lebih agresif dalam menekan jumlah sampah tersebut.
Ahmad Syafrudin, Ketua Tim Peneliti Net Zero Waste Management Consortium mengatakan laporan ini disusun lewat audit sampah yang menumpuk di enam kota di Indonesia yakni Jakarta, Surabaya dan Medan, Makassar, Samarinda dan Bali.
“Pada kategori sampah kemasan botol plastik, riset menyebut Sprite, Fanta dan Aqua sebagai tiga brand minuman yang sampah botolnya mendominasi pembuangan akhir sampah,” kata Ahmad Syafrudin dalam keterangan pers kepada Marketeers, Senin (18/12/2023).
BACA JUGA: Indonesia Darurat Sampah Plastik, Gen Z Kasih Solusi Inovatif EcoRewards
Riset itu mengungkap sampah dari sejumlah merek ditemukan dalam volume yang besar di sejumlah titik baik di bak/tong sampah, tempat pembuangan sementara (TPS), truk sampah, tempat pembuangan akhir (TPA), badan-badan air, tanah kosong, tepi jalan hingga di pesisir laut.
Menurutnya, dari total 1.930.495 buah sampah plastik yang berhasil diidentifikasi di enam kota, sampah botol Sprite berkontribusi sebanyak 30.171 buah, Fanta 23.654 buah dan botol Aqua 19.684 buah. Dua brand lainnya yang menempati peringkat ke-empat dan ke-lima adalah sampah botol Club (16.727 buah) dan sampah botol Coca Cola (11.357 buah).
Ia menekankan riset ini mengindikasikan bahwa program pengurangan sampah oleh perusahaan-perusahaan pemilik brand belum bisa berjalan secara efektif. Karenanya, temuan ini diharapkan mampu memantik sejumlah ide inovatif yang mampu menekan jumlah sampah yang ada.
BACA JUGA: Inovasi Botanial Essentials Ajak Konsumen untuk Kurangi Sampah Plastik
Dorongan itu sendiri sebenarnya telah dicakup lewat skema extended producer responsibility (EPR) dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 75 Tahun 2019. Regulasi itu hadir dengan mengatur perluasan tanggung jawab produsen atas seluruh daur hidup produknya, terutama terkait pengambilan kembali (take back), daur ulang dan pembuangan akhir sampah produk.
Di satu sisi, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan up sizing yang mana produsen didorong untuk meninggalkan kemasan ukuran kecil dan beralih ke kemasan dengan ukuran yang lebih optimum untuk mengurangi potensi timbunan sampah.
Editor: Ranto Rajagukguk