Pakai Pendekatan Pentahelix, Apindo Konsisten Berdayakan UKM

marketeers article
Ronald Walla, Ketua Bidang UMKM Apindo. (Sumber: Dok Apindo)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) konsisten memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) dengan pendekatan pentahelix. Pendekatan tersebut melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media yang diejawantahkan lewat Apindo UMKM Merdeka (AUM) yang diluncurkan pada Juli 2023.

Ronald Walla, Ketua Bidang UMKM Apindo mengungkapkan program AUM hadir sebagai solusi inovatif bagi UKM dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis melalui kolaborasi dengan akademisi, industri, dan pemerintah. Dengan mengusung konsep laboratorium bisnis, program ini memberikan pendampingan langsung, edukasi, serta akses ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

BACA JUGA: Genjot Produksi, Pemerintah Bakal Subsidi Bunga UKM Padat Karya 5%

Ronald mengatakan keberhasilan program ini terlihat dari dampak luasnya, termasuk digitalisasi pemasaran bagi lebih dari 50.000 UKM serta peningkatan literasi keuangan digital bagi lebih dari 13.000 pelaku usaha. Selain itu, program tersebut juga berkontribusi pada penguatan rantai pasok domestik dan penciptaan lapangan kerja yang lebih inklusif.

“Ke depan, program ini berupaya memperkuat sinergi lintas sektor serta membuka peluang akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, baik di tingkat nasional maupun global,” kata Ronald dalam keterangannya, Sabtu (1/2/2024).

BACA JUGA: Buktikan Kualitas, UKM Bandung Restu Mande Unjuk Gigi Swiss

Menandai ulang tahun ke-73, Apindo telah mencatatkan beberapa dampak dari program AUM. Hingga kini, program itu telah melibatkan 269 perguruan tinggi dan 17 DPP Apindo, menggerakkan 1.099 mahasiswa untuk mendampingi UMKM, dan memberdayakan ratusan UKM di seluruh Indonesia. Shinta W Kamdani, Ketua Umum Apindo mengatakan asosiasi juga menegaskan pentingnya sinergi antara dunia usaha dan pendidikan yang menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan siap menghadapi tantangan industri.

“Apindo lahir dengan visi menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya kompetitif tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. UMKM merupakan fokus strategis kami karena sektor ini merupakan pendorong ekonomi nasional,” ujar Shinta.

BACA JUGA: Bantu Usaha Kecil, BCA Bagikan 2.000 Sertifikat Halal untuk UKM Daerah

Shinta membeberkan ada sejumlah tantangan kesenjangan dalam UKM masih memiliki tantangan besar dalam tatanan ekonomi global. Apindo melihat ada empat tantangan kesenjangan dalam UKM, yaitu tantangan dalam tatanan ekonomi global.

Dia menilai keterlibatan UKM Indonesia dalam rantai pasok global masih hanya sebesar 4,1% dan jauh tertinggal dari Vietnam (24%) dan Singapura (41%). Tantangan lain adalah UKM Indonesia belum memaksimalkan potensinya, dilihat dari baru menyumbang 15,7% dari total ekspor nasional.

Selain itu, survei Apindo menunjukkan 51% UKM menghadapi kesulitan modal dan hanya 9% yang memiliki akses teknologi memadai.

“Empat kesenjangan ini adalah tantangan struktural yang harus kita atasi bersama. Dibutuhkan inovasi dan kerja sama lintas sektor untuk membawa UMKM ke tingkat yang lebih tinggi,” ucap Shinta.

Peran Perguruan Tinggi

Satryo Soemantri, Mendiktisaintek menegaskan perguruan tinggi harus berperan aktif dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Kampus tidak boleh menjadi menara gading yang terisolasi dari realitas sosial, melainkan harus menjadi agen perubahan yang memberikan kontribusi nyata.

Dia menekankan kebermanfaatan perguruan tinggi merupakan implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Setiap elemen akademik, baik dosen maupun mahasiswa, perlu diberikan ruang untuk berkarya sesuai dengan keahlian dan minat mereka.

Maman Abdurrahman, Menteri UMKM menyampaikan apresiasi kepada Apindo yang telah mendukung visi Kementerian UMKM tercapai. Maman juga mendorong kolaborasi pemerintah dengan Apindo dalam rangka peningkatan UKM.

Menurutnya, saat ini terjadi disconnectivity antara UKM dengan industri besar akibat belum terbentuknya rantai pasok yang terintegrasi. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk mendorong terciptanya kepastian kontrak bisnis antara UKM dan perusahaan besar.

Kontrak ini harus berbasis pada skema yang saling menguntungkan, sehingga UKM dapat berkembang secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Editor: Ranto Rajagukguk

Related

award
SPSAwArDS