Pandemi COVID-19 mendorong pemerintah untuk terus berbenah memperbaiki seluruh kebijakan, khususnya terkait kesehatan, perlindungan sosial, penanggulangan bencana, dan pemulihan ekonomi. Pemerintah juga dituntut untuk menghadirkan pelayanan publik yang optimal serta kebijakan yang tepat sasaran untuk merespons persoalan dengan cepat.
Salah satu perbaikan yang terus berjalan adalah dalam berbagai program perlindungan sosial. Langkah ini untuk merespons dampak pandemi terhadap masyarakat rentan yang semakin terperosok di garis kemiskinan.
Selain perbaikan pada perlindungan sosial, pandemi dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengakselerasi transformasi digital pemerintahan. Pasalnya, cara hidup seluruh lapisan masyarakat kini dituntut untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis transformasi digital.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembanguan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mendorong akselerasi serta inovasi transformasi digital dalam pelayanan publik di masa pandemi. Inovasi transformasi digital ini diimplementasikan pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI).
“Transformasi digital dalam pemerintahan ditandai berbagai pembangunan infrastruktur pusat data dan lainnya yang dapat menghemat signifikan per tahun. Potensi penghematan ini adalah konsolidasi 2700 aplikasi instansi pemerintah yang dapat menghemat biaya operasi dan pemeliharaan Rp 2,7 triliun per tahun, dan penghematan pengembangan aplikasi pemda yang dapat mencapai Rp 12 triliun rupiah,” ujar Menteri Suharso dalam Diskusi Kebijakan bertema Urgensi Transformasi Digital Pemerintahan untuk Merespons Pandmi dan Pembangunan Nasional yang diselenggarakan Knowledge Sector Initiative (KSI) bekerjasama dengan Katadata, Rabu (3/2/2021).
Mengutip data McKinsey 2020 44 persen responden menyatakan beralih dari konsultasi tatap muka ke konsultasi daring. Selain itu, kunjungan ke aplikasi telemedis juga melonjak sebesar 600% selama pandemi. Sehingga, pengembangan telemedis sebagai solusi kesehatan dengan pemanfaatan teknologi di tengah pandemi juga terus menjadi perhatian pemerintah. Telemedicine menjadi salah satu agenda dalam percepatan transformasi digital.
Satgas Penanganan COVID-19 juga memanfaatkan transformasi digital dalam menangani pandemi ini. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi digital. Aplikasi bernama Sistem Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) Monitoring Perubahan Perilaku ini menghasilkan data real time, terintegrasi, sistematis, dengan melibatkan koordinasi antar dan lintas sektor.
“Satu data harusnya bisa meningkatkan ketahanan masyarakat agar bisa keluar dari kedaruratan kesehatan masyarakat. Presiden telah menyampaikan pentingnya integrasi data nasional, dan tidak hanya kumpulkan data, harus dengan definisi yang sama dan satu sistem, sehingga bisa langsung dibaca semua pihak dan dianalisis. Analisis ini akan dijadikan pengambilan keputusan. Transformasi digital data harus dilakukan bertahap, cuma belum sampai ke situ,” kata Juru BIcara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut, telah menerapkan transformasi digital dalam penanganan pandemi. Dalam transformasi digital ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan masyarakat dengan tujuan birokrasi menjadi lebih dekat dengan masyarakat.
“Strategi transformasi digital, yaitu dengan peningkatan sumber daya manusia bidang IT, pembangunan infrastruktur TIK, kerjasama antar pemerintah daerah mulai didorong, literasi digital masyarakat. Humas berkomunikasi dengan masyarakat mengenai kebaruan yang perlu diketahui masyarakat,” ujarnya.
Menurut Rini Widyanti, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, KemenPANRB, pandemi memposisikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai fondasi kolaborasi instansi pemerintah. “Penguatan itu dilakukan dengan 4 strategi, yakni penguatan tata kelola SPBE, pelayanan publik terpadu, penyiapan teknologi digital dan membangun SDM yang kompeten dan inovatif,” katanya.
Pandemi menjadi akselerator transformasi digital yang mana SPBE dapat memberikan manfaat jangka panjang melalui budaya inovasi yang terbangun di mesin birokrasi dan peningkatan efektivitas yang besar. Tetapi, juga pengambilan kebijakan yang cepat dan tetap berdasarkan data yang bermuara pada pelayanan publik yang lebih baik serta mendekatkan jarak antara pemerintah dan warganya.