Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah menunjukkan perlunya pelibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur digital. Ini diperlukan agar semua wilayah di Indonesia dapat terhubung.
“Pelibatan swasta melalui skema Public Private Partnership dan shared infrastructure ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, meningkatkan inovasi dan penguasaan teknologi, serta peningkatan kemampuan finansial dan efisiensi,” kata Head of Economic Opportunities Research CIPS, Trissia Wijaya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/3/2023).
Trissia melanjutkan pemerintah dapat memanfaatkan kapasitas dan teknologi yang dimiliki swasta untuk memperluas jangkauan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, swasta dapat memanfaatkan akses pemerintah pada wilayah yang belum tersentuh, seperti wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dan melalui instrumen-instrumen kebijakan dan regulasi, terutama menimbang skala ekonomi (economies of scale ) yang sangat rendah di wilayah 3T.
BACA JUGA: CIPS: Pembangunan Kabel Laut Terhambat Regulasi
Ia mencontohkan pengembangan fixed broadband yang dilakukan perusahaan swasta lebih banyak dialokasikan untuk konstruksi infrastruktur pasif seperti pipa, tiang, dan akses jalan. Tanpa ada intervensi pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan infrastruktur aktif, biaya yang ditanggung oleh swasta sangat besar sekali.
Pelibatan swasta diharapkan mampu mempercepat terciptanya konektivitas antar wilayah di Indonesia dan meminimalisir digital divide (ketimpangan akses teknologi dan informasi) antarwilayah. Pemerintah dapat melakukan efisiensi anggaran melalui kebijakan dan stimulus agar sektor swasta dapat lebih berpartisipasi di pengembangan infrastruktur digital.
Berbagai instrumen kebijakan seperti skema pembiayaan inovatif dapat diterapkan baik untuk mobile and fixed broadband. Selain itu, juga perlu adanya digitalisasi layanan publik dan mendorong transformasi digital secara gradual melalui perkembangan talenta dan program pembangunan demi peningkatan standar hidup di daerah 3T sehingga pemanfaatan eksisting infrastruktur digital dapat lebih optimal.
BACA JUGA: Infrastruktur Digital Kian Terjangkau, Berbagai Merek Hadir di Metaverse
Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa digital divide antarwilayah di Indonesia telah menciptakan kesempatan yang tidak merata, misalnya saja dalam implementasi pembelajaran jarak jauh. Wilayah rural Indonesia, seperti di Nusa Tenggara dan Papua, umumnya tidak memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sekolah.
“Digitalisasi juga akan dapat membantu UMKM bertahan dan berkembang di tengah pandemi, dan disini dibutuhkan pemerataan akses digital agar peluang ekonomi untuk mereka semakin terbuka,” ucapnya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menargetkan penyelesaian pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk sinyal 4G di seluruh Indonesia pada tahun 2022. Terdapat total 9.113 desa dan kelurahan di wilayah 3T. Dari jumlah tersebut sudah dibangun BTS 4G di 1.209 desa dan kelurahan.
Editor: Ranto Rajagukguk