Pemerintah selama ini menjadi sorotan betapa kebakaran hutan di beberapa wilayah seperti Sumatera dan Kalimantan sudah meluas dampaknya, bahkan asapnya sembat menyapa Kota Jakarta. Selain menanggulangi secara fisik, setidaknya pemerintah harus cerdas dalam menyaring informasi keluar publik sehingga tetap memberikan citra baik dalam penanggulangan bencana.
Hal ini disorot oleh Pemred Media Indonesia Usman Kansong dalam forum MarkPlus Center for Economy & Business bertajuk “Asap dan Masa Depan Hutan di Indonesia” di Jakarta, Sabtu (31/10/2015). Pemerintah selama ini walau berusaha menanggulangi bencana, akhir-akhir ini justru mulai menunjukan ketidakmampuan dengan hanya berpasrah diri.
“Kita mendengar dari wakil presiden sendiri bahwa kebakaran hutan ini sudah terlalu luas. Kesannya mereka sudah pasrah. Padahal, hal itu tidak boleh diungkapkan ke publik,” tegas Usman. Makanya pernyataan Jusuf Kalla itu kemudian menjadi bulan-bulanan publik yang seperti menunjukan ketidakmampuan. Usman menegaskan pemerintah harus terus menunjukan citra terus berusaha.
Ia juga mengkritik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di mana dalam beberapa pernyataan terakhir hanya seperti pasrah menunggu hujan. “Ungkapan itu tidak boleh keluar ke publik,” ujar Usman lagi.
Selain pemerintah, pengusaha juga ikut disorot. Selama ini pengusaha tidak pernah hadir atau dilibatkan dalam berbagai kegiatan diskusi di depan publik bagaimana menyikapi kebakaran hutan ini. Padahal selama ini penyebab kebakaran siapa saja, belum ada jawabannya.
“Jadi, selama ini perusahaan kenapa tidak muncul di publik kalau tidak salah. Seharusnya diklarifikasi ke publik sehingga menjadi jelas siapa sebenarnya penyebab kebakaran ini. Kalau tidak bersalah ya bersuara saja. Kalau ternyata perusahaan ada yang bersalah, mereka harus diproses secara hukum, mulai dari administrasi, perdata, sampai pidana,” tutup Usman.
Editor: Sigit Kurniawan