Pensiunkan PLTU Batu Bara, Jokowi Dapat Hibah Rp 312 Triliun

profile photo reporter Tri Kurnia Yunianto
TriKurnia Yunianto
16 November 2022
marketeers article
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) yang digelar di Hotel The Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Selasa, 15 November 2022. Foto: Laily Rachev Biro Pers Sekretariat Presiden

Pemerintah Indonesia sangat serius dalam mengejar target bebas emisi karbon atau net zero emission 2060. Hal ini ditunjukkan dengan rencana pemerintah memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara secara bertahap.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim upaya yang dilakukan pemerintah mendapatkan perhatian serius dari negara-negara maju. Bahkan, dalam Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) yang diselenggarakan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Presidensi G20, negara maju bakal menyumbangkan US$ 20 miliar atau setara dengan Rp 312,2 triliun (kurs Rp 15.611 per US$) untuk memensiunkan PLTU batu bara.

BACA JUGA: Kembangkan Listrik Hijau, PLN Hasilkan 394 GWh dari Cofiring 33 PLTU 

Adapun PGII adalah upaya kolaboratif negara G7 yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada dan Prancis, yang dibentuk pada Juni 2021 saat KTT G7 ke-47 di Inggris.

“Alokasi dana tersebut untuk mendukung pembiayaan proyek baru PGII di antaranya Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar US$ 20 miliar bagi Indonesia,” kata Jokowi dalam acara KTT G20 di Bali, dikutip Rabu (16/11/2022).

BACA JUGA: Pensiunkan PLTU Batu Bara, RI Diperkirakan Butuh Modal US$ 37 Miliar

Menurutnya, selain proyek transisi energi nantinya ada pula proyek lain yang mendapat pendanaan. Di antaranya seperti Indonesia Millennium Challenge Corporation Compact (MCC) sebesar US$ 698 juta.

Lalu, ada juga proyek Trilateral Support for Digital Infrastructure melalui kemitraan Australia dan Jepang untuk proyek digital. Jokowi, selaku Presidensi G20 Indonesia menekankan PGII dalam mendukung pembangunan infrastruktur di negara berkembang harus didasarkan pada paradigma kolaborasi.

Hal ini melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan termasuk swasta dan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan mendukung transisi energi. Kemampuan negara berkembang dan negara miskin untuk membangun infrastruktur di tengah-tengah krisis multidimensional global yang terjadi, menjadi tantangan bagi kebijakan fiskal.

Dalam pertemuan kepala negara di Bali, Indonesia cukup intens membawa sejumlah isu untuk mendukung pemulihan ekonomi bagi negara berkembang dan negara miskin. Restrukturisasi utang dan pembangunan infrastruktur bagi negara berkembang dan negara miskin menjadi fokus Indonesia dalam Preisidensi G20 2022.

“Kami memandang perlu adanya restrukturisasi utang bagi negara miskin dan berkembang. Sebab, akibat adanya pandemi COVID-19 jumlah utang negara miskin terus bertambah,” tuturnya.

Editor: Ranto Rajagukguk

Related