Pandemi COVID-19 telah mengubah tren dan arah bisnis dan perekonomian di Indonesia. Perekonomian menjadi berfokus pada sustainable finance atau ekonomi hijau. Penerapan ekonomi hijau ini mencakup hampir semua industri, dari manufaktur, pertambangan hingga keuangan.
Indonesia merupakan pasar yang menarik bagi investor karena demografinya, sumber daya alam, dan populasi umur produktif yang tinggi. Indonesia juga mampu mendapatkan keuntungan dari perbaikan ekonomi global, terutama kebutuhan akan sumber daya alam yang tinggi.
“Kendati demikian, Indonesia masih belum bisa keluar dari ekonomi berbasis sumber daya alam. Oleh sebab itu, kami mengajak para ahli di bidang perekonomian untuk berdiskusi akan peran pemerintah dan swasta dalam berkolaborasi untuk mendorong agenda keberlanjutan atau sustainability,” ujar Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Paulus Sutisna dalam acara Asian Insights Conference 2021 mengangkat tema Reimagining the Future of Indonesia yang salah satunya membahas tentang sustainability agenda, hari ini (22/03/2021).
Analis Eksekutif Senior Departemen Internasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Rifqi mengatakan OJK sebagai regulator mendukung sepenuhnya sektor jasa keuangan yang menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dengan industri keuangan. Namun, hal ini masih belum bisa terlaksana dengan mulus. “Mengubah pola pikir para pelaku industri untuk menjalankan ekonomi berkelanjutan ternyata tidak semudah itu,” kata Ahmad.
Ia menambahkan, tantangan yang paling dirasakan dalam mengembangkan ekonomi berkelanjutan adalah awareness yang rendah dari para pelaku industri. Selain itu, belum ada standarisasi yang jelas untuk para pelakunya. Ditambah dengan masih sedikitnya peluang bisnis yang bisa diraih oleh para pemainnya.
“Berbagai respon cukup bagus, juga dari dunia internasional mendapat sambutan yang positif. Evaluasi masih ada yang harus disempurnakan. Untuk itu, kami tetap berharap sektor jasa keuangan berupaya mengadaptasi keuangan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan resiko dari perubahan iklim,” sambung Ahmad.
Terkait pelaksanaan perekonomian hijau, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan roadmap Keuangan Berkelanjutan di tahun 2014. Kerangka tersebut berfokus akan keuangan berkelanjutan yang ingin dicapai oleh Indonesia dalam jangka pendek, menengah, dan panjang melalui OJK. Komitmen pemerintah untuk menciptakan perekonomian yang berkelanjutan semakin kuat dengan dikeluarkannya Peraturan OJK (POJK) No.60/POJK.04/2017 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (green bond). Selain itu, setidaknya sudah ada dua roadmap yang sedang dijalankan saat ini. Roadmap tahap kedua baru diresmikan pada awal Januari tahun ini oleh Presiden.
“Kami sudah menyiapkan regulasi produk, market infrastructure, kemudian koordinasi antara kementerian dan lembaga. Sektor yang menjadi arah OJK juga mengikuti sektor yang sudah menjadi prioritas oleh pemerintah,” tambah Ahmad.
Sebelumnya, pemerintah telah menyusun green taxonomy sebagai acuan dan kriteria bagi pihak di jasa finansial untuk mendukung ekonomi hijau di Indonesia. Kendati demikian, Chief Sustainability Officer Bank DBS Mikkel Larsen mengatakan bahwa dalam pelaksanaan green taxonomy, setiap bank harus memiliki sistem yang menunjang perekonomian hijau agar pelaksanaannya dapat diterapkan secara jangka panjang.
“Penerapan sustainable finance di perbankan harus memiliki rencana yang matang dari lembaga perbankan. Hal ini dikarenakan OJK sebagai regulator telah memiliki regulasi yang mendukung pelaksanaan green taxonomy, namun inisiatifnya harus dilaksanakan menurut kebijakan masing-masing perbankan. Untuk itu, diperlukannya rencana kerangka taksonomi keuangan hijau dari setiap perbankan serta tidak terburu-buru dalam mengeksekusi kerangka tersebut,” ujar Larsen.
Untuk itu, Bank DBS Indonesia telah mengimplementasikan sustainability dalam praktik bisnisnya sejak tahun 2014. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Bank DBS Indonesia ialah memperkenalkan Kerangka Kerja dan Skema Keuangan Taksonomi Berkelanjutan yang merupakan kerangka keuangan berkelanjutan pertama di dunia serta telah diimplementasikan di seluruh pasar DBS.
“Saat ini, Bank DBS sedang bertransisi untuk menjadi lembaga keuangan yang menerapkan keuangan berkelanjutan. Dalam pengimplementasinya, Bank DBS telah menerapkan Kerangka Kerja dan Skema Keuangan Taksonomi di seluruh pasar DBS. Melalui pelaksanaan tersebut, Bank DBS telah menunjukkan dukungan kepada agenda pemerintah, khususnya pemerintah Indonesia dalam merealisasikan pengurangan emisi gas rumah kaca serta perubahan iklim,” tutur Larsen.