PLN Ajak KPK Perkuat Pengawasan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

marketeers article
PLN Ajak KPK Perkuat Pengawasan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (Foto: PLN)

Dalam upayanya memperkuat dan meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa pembangunan infrastruktur tenaga listrik, PLN mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerja sama. Hal ini dilakukan PLN agar dapat menekankan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Agung Yudha Wibowo, Direktur Monitoring KPK menyatakan apresiasinya terkait langkah transformasi PLN guna meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa. Melihat semakin kuatnya era digitalisasi ini, perseroan berfokus dalam pengadaan barang dan jasa pada pembangunan infrastruktur tenaga listrik. 

“PLN menjadi satu-satunya BUMN yang tidak takut melibatkan KPK dalam proses bisnisnya. Harapannya dengan digitalisasi yang dibangun PLN, proses pengadaan di PLN lebih berkualitas, jadi semakin terbuka dan akuntabel,” ujar Agung dikutip dari laman PLN.

KPK menilai permasalahan yang paling sering timbul saat ini adalah akuntabilitas proses pengadaan. Dengan demikian, PLN melakukan langkah transformasi digital pengadaan agar mampu mencegah kecurang yang seringkali muncul dalam prosesnya.

Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN mengatakan pihaknya memiliki tugas untuk terus menyediakan layanan kelistrikan yang andal bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan serta pengawalan dari KPK dan LKPP. Pada masa transisi energi, banyak penyesuaian dan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang sangat perlu diawasi oleh kedua instansi tersebut.

“Kami sangat butuh bimbingan, masukan, saran-saran dari KPK dan LKPP agar ke depan PLN lebih kokoh, lebih trengginas, dan yang paling penting adalah semakin akuntabel,” tutur Darmawan.

Langkah transformasi PLN adalah digitalisasi untuk proses bisnis dalam perseroan secara menyeluruh. Ini juga melibatkan strategi untuk meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement.

PLN telah menggunakan aplikasi Digital Procurement yang menjadi back office sistem pengadaan. Teknologi ini berfungsi sebagai cost estimator, spend analytic, demand forecast, market intelligence, serta tender analytic. 

“Ini adalah salah satu sentrum perubahan di PLN yang dampaknya luar biasa. Banyak ruang-ruang yang sebelumnya masih sulit dipantau, menjadi jelas. Banyak yang sebelumnya tidak efisien, menjadi efisien. Ini karena tadinya manual kita ubah menjadi terdigitalisasi,” tutur Darmawan.

Editor: Ranto Rajagukguk

Related