Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memaparkan tantangan dalam upaya melakukan transisi energi secara menyeluruh di Indonesia. Peralihan itu tidak cuma mengenai mengganti pemanfaatan bahan bakar fosil menuju sumber energi terbarukan. Melainkan juga, terkait beragam aspek dari segi sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat.
Sorotan pada tiga tantangan transisi energi di Indonesia menjadi pokok pidato Presiden Jokowi dalam acara S20 High Level Policy Webinar Just Energy Transition, yang disampaikan dari Istana Bogor. Menurut Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 itu, transisi energi seharusnya berjalan secara adil dan merata untuk seluruh kalangan.
Menurut Jokowi, tantangan pertama berkaitan dengan penyediaan akses energi bersih yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern. Terutama penggunaan energi terbarukan untuk keperluan mobilitas berbasis elektrifikasi, maupun kegiatan memasak yang lebih bersih bagi seluruh warga dunia.
“Tantangan kedua, terkait dengan masalah pendanaan. Proses transisi membutuhkan dana yang besar. Transisi energi membutuhkan proyek-proyek baru, artinya juga dibutuhkan investasi yang baru. Karena itu, dibutuhkan eksplorasi mekanisme pembiayaan yang tepat agar tercipta keekonomian, harga yang kompetitif, dan tidak membebani masyarakat,” kata Presiden Jokowi.
Adapun tantangan transisi energi ketiga berkaitan dengan dukungan riset dan teknologi, sehingga memunculkan metode baru yang efisien dan kompetitif. Begitu juga dengan menyiapkan seluruh sumber daya manusia (SDM) dengan berbagai kompetensi dan keahlian, untuk mendukung terlaksananya transisi energi secara menyeluruh.
Walaupun terdapat tantangan nyata dalam proses transisi energi di Indonesia, Presiden Jokowi tetap merasa optimistis. Apalagi mengingat banyak peluang baru yang muncul, dalam perjalanan pergeseran pemanfaatan menuju sumber energi terbarukan. Peluang tersebut misalnya berupa peningkatan kegiatan ekonomi serta pembukaan lapangan kerja baru.
Upaya transisi energi di Indonesia sendiri mendapat dukungan dari beberapa negara di kawasan Asia seperti Jepang. Dukungan tersebut terlaksana dengan nota kesepahaman antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bersama Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Koichi Haguia pada Januari 2022 lalu.
Indonesia telah menghadapi tantangan pertama dalam upaya transisi energi dengan memangkas emisi karbon di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Sasaran pengurangan tingkat emisi karbon dioksida (CO2) untuk seluruh PLTU di Tanah Air sepanjang tahun 2022 sendiri ditetapkan oleh Kementerian ESDM sebesar 5,36 juta ton.
Editor: Muhammad Perkasa Al Hafiz