Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O Baasir membeberkan pro dan kontra bila Starlink, unit bisnis telekomunikasi milik Elon Musk, masuk sektor ritel di Indonesia. Pro kontra dari sisi asosiasi menjadi jawaban atas kegelisahan pelaku industri bila Starlink akhirnya diberikan izin untuk menjajakan layanannya ke konsumen secara langsung.
Menurut Sekjen ATSI, jangkauan Starlink telah mencakup dan memiliki kapasitas data rate yang besar untuk mendukung percepatan layanan internet broadband di wilayah yang belum terjangkau layanan broadband terestrial. Starlink juga bisa dimanfaatkan sebagai penyelenggara seluler sebagai backhaul.
Unit bisnis milik Elon Musk ini sudah beroperasi di Indonesia melalui Telkomsat, anak usaha Telkom Indonesia. Pemanfaatannya kini masih berkisar di ranah business-to-business (B2B).
BACA JUGA: Dapat Hak Labuh Starlink, Telkomsat Genjot Pemerataan Akses Internet
Meski begitu, Marwan tetap meyakini bahwa operasi yang dijalankan Starlink di Indonesia perlu mendapat perhatian dan regulasi yang ketat.
“Mungkin jika tidak diatur secara tepat, bisnis ini berpotensi mengancam bisnis penyelenggara telpon nasional, baik seluler, ISP, dan penyelenggara satelit juga,” dalam diskusi yang digelar Selular di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/11/2023).
Belum lagi, Starlink masih beroperasi menggunakan IP global. Penggunaan IP global ini dikhawatirkan asosiasi akan berpengaruh terhadap regulasi perlindungan data pribadi dan kedaulatan negara.
BACA JUGA: Starlink Masuk Indonesia Disebut Asosiasi Bikin Gelisah Pasar
Jika memang akan diizinkan masuk ke ranah ritel, asosiasi menginginkan bahwa layanan koneksi berbasis satelit ini juga dikenakan beban yang sama dengan penyelenggara telekomunikasi yang lain. Beban yang dimaksud Marwan yakni Biaya Hak Penggunaan (BHP) Telekomunikasi dan biaya Universal Service Obligation (USO).
Dengan pro kontra terhadap Starlink, Marwan mengusulkan bahwa sebaiknya operasi bisnis milik Elon Musk ini di Indonesia sebatas pada ranah B2B. Jadi operasinya untuk merambah konsumen secara langsung dilakukan melalui penyelenggara satelit di Indonesia.
“Starlink juga harus menggunakan Alokasi Penomoran IP Indonesia, harus membangun server dan DRC di Indonesia dan comply terhadap Regulasi Lawfull Interception di Indonesia,” pungkas Marwan.
Editor: Muhammad Perkasa Al Hafiz