Seluruh siswa di Indonesia kini harus melaksanakan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PKK). Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun, dalam praktiknya, penerapan PJJ menggunakan platform daring mengalami banyak kesulitan mulai dari jaringan internet hingga gawai yang digunakan siswa.
Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Samsul Widodo mengungkapkan bahwa hal yang banyak dikeluhkan adalah akses internet. Terlebih lagi di beberapa wilayah tertinggal. Penting bagi banyak pihak untuk meyakinkan pimpinan desa untuk mengalokasikan dana desa ke penyediaan akses internet demi mendukung kegiatan belajar siswa.
“Dana desa bisa dipakai untuk meningkatkan akses internet dengan memasang hotspot-hotspot di wilayah tertentu sesuai hasil musyawarah desa. Hal tersebut juga tercantum pada Permen Desa 11/19 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa,” ujar Samsul pada webinar Quipper School: Solusi Pembelajaran Daring.
Tidak hanya penyediaan jaringan internet tetapi penggunaan layanan pendidikan daring juga harus menjadi perhatian banyak pihak. Karena, layanan pendidikan tersebut dapat membantu pengajar atau tenaga kependidikan serta siswa untuk proses belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien.
“Hybrid Learning merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan menggabungkan pendampingan langsung lewat tatap muka (offline) dan online. Sistem ini sangat tepat untuk dilakukan di daerah dengan keterbatasan jaringan internet,” tutur Content Manager Quipper Indonesia Hanani Faiza.
Hal tersebut terlihat pada hasil dari Pilot Project Hybrid Learning yang dilakukan Ditjen PDT bersama Quipper Indonesia di SMPN 7 Halmahera Barat. Setelah mendapatkan pembelajaran lewat media Quipper School, siswa menunjukkan peningkatan hasil belajar sebanyak tiga kali lipat dari rata-rata. Dan, 27% siswa mendapatkan hasil lebih tinggi dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
Editor: Ramadhan Triwijanarko