Presiden Donald Trump menunda sementara larangan TikTok di Amerika Serikat (AS) bulan lalu. Trump menyatakan niatnya untuk merundingkan solusi agar aplikasi berbagi video populer itu tetap beroperasi di negara tersebut.
Kini, Trump mengungkap salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan, pemerintah AS mungkin membeli TikTok melalui dana kekayaan negara (sovereign wealth fund). Dirangkum dari Mashable, Selasa (4/2/2025), Trump memerintahkan pembentukan dana kekayaan negara AS.
Ia meminta Menteri Keuangan Scott Bessent dan calon Menteri Perdagangan Howard Lutnick untuk merancang rencana pembentukan dana tersebut dalam 90 hari. Rencana ini mencakup mekanisme pendanaan, strategi investasi, struktur dana, dan model tata kelola.
Dana kekayaan negara bertujuan mengumpulkan kekayaan pemerintah melalui investasi di aset, seperti saham, obligasi, atau properti, baik di dalam maupun luar negeri. Jika dana ini terbentuk, pemerintah federal AS berpotensi membeli saham besar di TikTok.
BACA JUGA: PopStar: Jumlah Konten Jadi Kunci Sukses Influencer Marketing di TikTok
Administrasi pemerintahan Biden sebelumnya melarang TikTok mulai 19 Februari, menuduh aplikasi ini sebagai alat pengawasan dan propaganda Cina. TikTok dilarang beroperasi di AS kecuali perusahaan induknya, ByteDance, menjualnya kepada entitas yang disetujui AS.
Trump kini mengusulkan agar pemerintah AS sendiri yang membeli TikTok melalui dana kekayaan negara.
“Kami mungkin akan melakukan sesuatu dengan TikTok, mungkin tidak. Jika kesepakatan tepat tercapai, kami akan lakukan. Tapi saya punya hak untuk itu. TikTok bisa dimasukkan ke dana kekayaan negara, atau kami mungkin bermitra dengan orang-orang kaya. Banyak opsi,” ujar Trump.
Trump sebelumnya menyebut perusahaan AS, seperti Microsoft dan Oracle sebagai calon mitra potensial, serta mengeklaim ada “banyak minat” dari pembeli terhadap TikTok.
BACA JUGA: Viral di TikTok, Benarkah Sleepmaxxing Efektif Bikin Tidur Nyenyak?
Jika Trump serius menggunakan dana ini untuk membeli operasi TikTok di AS, maka harus bergerak cepat. Penundaan larangan TikTok hanya berlaku 75 hari setelah pelantikannya, yang berarti negosiasi harus selesai sebelum 5 April.
Namun, pembentukan dana kekayaan negara diperkirakan membutuhkan waktu satu tahun—jauh melebihi batas waktu tersebut. Meski rencana ini belum pasti, langkah Trump menimbulkan pertanyaan tentang peran pemerintah dalam kepemilikan platform media sosial.
Apakah TikTok akhirnya akan diambil alih oleh AS? Jawabannya masih tergantung pada hasil negosiasi yang rumit dan waktu yang terbatas.
Editor: Ranto Rajagukguk
