Sejahterakan Nelayan, Erick Thohir Siapkan Sistem Perikanan Terintegrasi

marketeers article
Antisipasi Krisis pada 2023, BUMN Siap Jadi Off Taker Bahan Pangan. (FOTO: Dok Kementerian BUMN)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjanjikan ekosistem perikanan terintegrasi di Indonesia melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan pangan rakyat sekaligus menyejahterakan para nelayan. 

Erick Thohir ingin ekosistem perikanan meniru jejak kesuksesan ekosistem pertanian melalui program Makmur yang telah terintegrasi dari hulu sampai giling dengan menjangkau 200.000 hektare pada empat komoditas utama, yakni sawit, tebu, jagung, dan padi. 

“Dengan fokus pada produk yang laku di pasar itu pendapatan petani naik 46 persen,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/7/2022). 

Erick mengatakan nelayan memegang peran penting bagi masa depan ekonomi serta kedaulatan pangan bangsa karena 54 persen asupan protein nasional merupakan kontribusi nelayan melalui produk ikan dan makanan laut lainnya. Dengan luas dan beragam kondisi perairan, Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar. 

Potensi perikanan darat Indonesia sebesar tiga juta ton per tahun, sedangkan potensi perikanan laut mencapai 12,54 juta ton per tahun. Erick menegaskan BUMN bertekad mewujudkan kesejahteraan nelayan dan memetakan kebutuhan para pahlawan maritim bangsa tersebut melalui tiga inisiatif. 

Pertama, pendanaan nelayan dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan Permodalan Nasional Madani (PNM) di sektor perikanan. Ia menyampaikan serapan KUR di nelayan baru sebesar Rp 2,1 triliun dari total KUR yang mencapai Rp 388 triliun. 

Serapan PNM Mekaar oleh nelayan juga tercatat baru sebesar Rp 1,6 triliun dari total alokasi yang disediakan yang sebesar Rp 46 triliun. 

“Ini masih terlalu kecil, maka kami dorong supaya ada pendataan ganda di nelayan, suami dapat bantuan, ibu-ibunya juga di rumah bisa tetap berusaha dengan PNM Mekaar. Bantuan permodalan itu bisa membantu nelayan terlepas dari jeratan rentenir,” ucapnya. 

Lebih lanjut ia menuturkan BUMN juga mendukung sarana perikanan dengan memperbaiki tata kelola bahan bakar minyak (BBM) agar nelayan dapat akses BBM yang berkelanjutan. Erick menilai perbaikan tata kelola BBM dapat memotong hingga 60 persen pengeluaran nelayan. 

Ia pun menawarkan para nelayan membentuk sebuah koperasi, sehingga Pertamina akan memiliki data yang jelas dalam menyalurkan solar bersubsidi. “Jangan sampai (solar bersubsidi) disalurkan, bukan buat nelayan tapi dipakai buat orang lain, akhirnya BBM bersubsidi dipakai (korporasi) yang besar-besar lagi,” tuturnya. 

Inisiatif ketiga adalah membuka akses pasar dengan mengoptimalkan seluruh kanal distribusi baik daring maupun luring yang akan berdampak signifikan bagi peningkatan penyerapan hasil nelayan. Erick menyarankan para nelayan mulai mencari opsi lain dalam mencari ikan, salah satunya lewat budidaya. Hal ini sebagai alternatif dan langkah antisipatif dalam pencarian ikan di laut yang kerap diliputi ketidakpastian tangkapan.

“Sebagai negara maritim terbesar di dunia, bangsa kita tidak boleh memunggungi nasib nelayan. Bahkan, kita tidak bisa bicara soal kedaulatan pangan tanpa melibatkan peran nelayan. Karena itu, BUMN sedang berjuang menciptakan ekosistem usaha yang berpihak pada kesejahteraan nelayan, terutama nelayan kecil dan tradisional,” kata Erick.

Related