Bagi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, energi harus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurutnya, sektor ini sudah seharusnya ditangani oleh orang yang tidak terafiliasi dengan kepentingan tertentu karena banyak isu penting di dalamnya.
“Isu energi terbarukan sangat penting. Tahun ini kami menargetkan 10% biofuel dan kami mendorong industri untuk dapat memenuhinya,” ujar Sudirman Said dalam forum The Economist Indonesia Summit 2015, New Light or False Dawn? yang berlangsung hari ini, Rabu (11/2/2014), di Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa ketersediaan lahan untuk geothermal dan keperluan energi lainnya juga merupakan tangguh jawab pemerintah. Di samping itu, penggalakkan investasi di bidang energi akan dilakukan melalui satu pintu, yaitu BKPM.
Untuk menarik investor, Sudirman mengatakan pihaknya terus melakukan pembenahan dan pengembangan. Beberapa langkah yang dilakukannya adalah memperjelas Undang-Undang Migas serta pengelolaan upstreaming seperti aspek law enforcement dan pajak. Dengan ini, diharapkan investor memiliki kepercayaan diri untuk datang.
Selain itu, Sudirman mengatakan pihaknya memiliki pekerjaan rumah untuk lebih mendorong produksi energi terbarukan. Komunikasi terus ia jalin dengan berbagai pihak demi memperlancar tujuan ini.
Di bidang pertambangan, Sudirman menegaskan pentingnya penciptaan nilai tambah. “Downstreaming sangat perlu karena kami tidak ingin menjual barang mentah. Kami konsisten dengan aturan ini. Memang banyak masukan, bahkan tekanan, untuk menghapus aturan tersebut. Namun, komitmen kami kuat dan ini menjadi sinyal bagi para pelaku industri,” terang Sudirman.
Ia mengatakan setiap negara punya kepentingan, terutama menyangkut energi. Namun, yang terpenting adalah menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak.
Sudirman juga mengisyaratkan bahwa Pertamina sebagai perusahaan minyak Indonesia harus bisa sepenuhnya berpihak pada negara, dan pengelolaannya harus profesional. “Pada jaman Orde Baru, Pertamina hanya pernah punya empat Dirut. Tapi pasca reformasi, setiap beberapa bulan ganti CEO,” ungkap Sudirman.
Ia menjelaskan cukup lama Pertamina menjadi perusahaan yang terpengaruh oleh kekuasaan dan pola kepemimpinan. “Saya katakan pada Pak Presiden, berilah kesempatan bagi Pertamina untuk membuat perencanaan dan ruang untuk menjalankannya dengan baik,” tambahnya.
Menjawab pertanyaan banyak pihak soal mafia migas, Sudirman mengatakan hal itu terjadi karena adanya lubang-lubang dalam sistem. Karena itu, ia berusaha untuk menutup kebocoran yang ada dengan kebijakan yang tepat. “Salah satu langkah yang kami lakukan adalah menetapkan plafon harga patokan listrik untuk independent power producers (IPP),” pungkas Sudirman.