UU PDP

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pembentukan lembaga pengawas data pribadi, salah satu amanah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang independen, perlu menjadi prioritas Presiden Joko Widodo.

UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang disahkan pada September 2022, melahirkan peluang usaha baru. Peluang dari UU PDP ini ditangkap Deloitte Indonesia

Selain memperkuat dari sisi regulasi, Indonesia juga masih perlu memperkuat literasi digital dan hal tersebut dapat dimulai sejak usia dini

Pengesahan UU ini memberikan jaminan dan kepastian hukum dan tanggung jawab yang jelas untuk semua pemangku kepentingan dalam ekonomi digital

Menurut Johnny, sanksi tersebut dikenakan bagi pengendali atau pemroses data pribadi jika melanggar ketentuan Undang-Undang PDP

Perumusan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta

Absennya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP berpotensi mencoreng kepercayaan terhadap Indonesia