Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan tahun 2021 merupakan momentum percepatan pelaksanaan agenda transformasi digital Indonesia. Menurutnya, hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Peluncuran Konektivitas Digital, akhir bulan lalu. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip connecting the unconnected and leaving no-one behind serta kemandirian dan kedaulatan digital.
“Kominfo perlu berfokus pada peningkatan utilisasi Palapa Ring backbone broadband dan pemanfaatan ruang digital ekonomi yang lebih berimbang. Kita negara yang bukan negara proteksionis. Kita terbuka padakerja sama internasional. Kita juga harus menjadi bangsa dan negara yang berdaulat, memanfaatkan semua kemampuan, keunggulan, SDM digital kita,” ujar Johnny di Jakarta, Senin (01/03/2021) seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian Kominfo.
Mengutip arahan presiden, Johnny menyatakan momentum penting tersebut diharapkan dapat menghubungkan Indonesia dengan teknologi, pola pikir, dan kesempatan kolaborasi global baru.
“Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian Kominfo memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam implementasi agenda transformasi digital ini,” ujarnya.
Baginya, kemandirian dan kedaulatan digital harus menjadi kunci utama dalam perwujudan transformasi digital. “Karenanya dibutuhkan strategi serta eksekusi komunikasi publik yang komprehensif agar masyarakat Indonesia memiliki kesadaran akan manfaat yang dibawa oleh transformasi digital,” ungkapnya.
Tata kelola penyelenggaraan regulasi yang apik serta kolaboratif dengan pemangku kepentingan terkaitjuga dibutuhkan untuk memastikan implementasi kebijakan yang menyeluruh dan inklusif.
Pemerintah telah menerapkan hal itu melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada November 2020 yang keseluruhan kampanyenya juga telah diterbitkan untuk menindaklanjuti regulasi tersebut.
“Salah satu tujuan utama dan penting diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tentang NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria). Semangat Undang-Undang Cipta Kerja adalah mempercepat proses perijinan, mendorong investasi yang lebih sehat dan lebih memadai di negara kita,” katanya.
Selain itu, UU Ciptaker juga membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan yang lebih cepat. Online Single Submission dan tata kelas risiko yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP, menurut Menteri Johnny harus diterjemahkan secara jitu oleh seluruh aparat dan pejabat, termasuk di lingkungan Kementerian Kominfo.
“Tugas kita justru mendorong, membantu dan memperlancar proses-proses perizinan itu. Karenanya, saya meminta dan mengingatkan kalau Bapak Presiden di sidang kabinet selalu menyampaikan ‘hati-hati’, itu kata-kata yang terkenal dari Presiden sampaikan dan ingatkan kepada seluruh pejabat negara bahwa yang dimaksudkan adalah bukan supaya takut, agar pelayanan kita kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan lebih baik, agar servis kita kepada dunia usaha dan lingkungan khususnya untuk kepentingan dunia usaha di dalam negeri menjadi lebih baik, lebih cepat,” tandasnya.