Tantangan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Jokowi

marketeers article
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan gedung perkantoran di kawasan SCBD, Jakarta, Rabu (27/11). Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama sektor infrastruktur, pemerintah menyediakan 27 proyek prioritas melalui ‘public private partnership (PPP) dengan nilai 47,5 miliar dolar AS, berasal dari APBN-P 2013 sebesar Rp201,3 triliun, atau 11,9 persen dari total belanja negara Rp1.683 triliun. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ss/mes/13

 

Pemerintahan Joko Widodo sudah memasuki hari ke-100 semenjak dilantik pada Oktober tahun lalu. Janji-janji selama kampanye mulai ditagih oleh banyak pihak. Salah satunya, rencana  membangun beragam infrastruktur untuk konektivitas di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi diangka 7%.
 
Dalam acara Indonesia Summit yang dihelat oleh The Economist di Jakarta, Rabu (11/2/2015), Wakil Menteri Keuangan Indonesia Mardiasmo menyampaikan pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama pemerintahan Joko Widodo sampai lima tahun ke depan. Salah satu komitmen yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pemotongan subsidi BBM yang telah dilakukan beberapa bulan lalu.
 
“Pemotongan subsidi BBM itu nantinya akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur, tapi juga  ketahanan pangan dan beberapa masalah sosial lainnya,” ujar Mardiasmo.
 
Mardiasmo mengingatkan, selain dengan pemotongan subsidi bahan bakar minyak, investor juga memiliki peranan dalam pembangunan infrastruktur dan permasalahan sosial di Indonesia. “Pemerintah juga akan fokus dalam meningkatkan pendapatan pajak serta membantu golongan masyarakat yang kurang mampu untuk kehidupan yang lebih baik,” tambah Mardiasmo.
 
Sementara itu, Benedict Bingham selaku Senior Resident Representative for Indonesia International Monetary Found menyampaikan Indonesia merupakan pasar yang solid dan memiliki pertumbuhan yang stabil di antara negara-negara lainnya. “Namun, penting bagi Indonesia untuk melakukan reformasi model pertumbuhan di Indonesia agar menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif Indonesia,” jelas Bingham.
 
Christian Kartawijaya, Presiden Direktur Indocement, memaparkan perlunya ada peningkatan dalam proses perizinan di Indonesia serta diperlukannya juga koordinasi mengenai regulasi. “Hal-hal seperti ini sangat diperlukan. Indocement juga siap membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur,” katanya.
 
Pembangunan infratruktur tentu saja membutuhkan dana yang banyak. Dengan demikian, pemotongan subsidi BBM saja tidak akan cukup. Bagi Budi Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri, sektor perbankan di Indonesia harus bisa lebih kompetitif. “Sektor perbankan Indonesia harus lebih kompetitif. Tidak hanya secara regional, tapi juga secara global. Hal ini penting untuk menarik uang kembali,” ujar Budi.
 

Related