Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Bulgaria membahas pengembangan kerja sama yang berkaitan dengan riset siber dan pengembangan sektor digital. Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate menjelaskan langkah ini bertujuan untuk memperkuat keamanan informasi dalam mencegah serangan siber serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital.
“Pagi ini saya dikunjungi Duta Besar Bulgaria untuk Indonesia H.E. Petar Andonov untuk mendiskusikan potensi kerja sama kedua negara di sektor digital. Termasuk secara khusus membahas soal penanganan di bidang keamanan informasi untuk mencegah serangan siber agar penegak hukum di Indonesia dan Bulgaria bisa menanganinya secara serius,” ujarnya dalam rilis Kementerian, Senin (27/06/2022).
Menurut Menkominfo, Indonesia dan Bulgaria bersama-sama mengharapkan ruang digital yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Pemerintah kedua negara sepakat untuk tidak memberikan ruang bagi serangan siber. Apakah itu malware, phissing atau semua jenis serangan siber termasuk didalamnya unethical hackers. Kami tidak memberikan ruang yang memadai dan mengharapkan masyarakat dapat mengisi ruang digital yang sehat dan diisi sepenuhnya dengan hal-hal yang bermanfaat,” jelasnya.
Sebagai bagian dari Uni Eropa, Bulgaria juga membuka ruang kerja sama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia melalui pengembangan startup digital di masing-masing negara. Menurut Menteri Kominfo, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi digital sangat tinggi, dan tentu ini menarik minat dunia usaha dan sektor digital dari Bulgaria.
Bahkan, Indonesia juga membuka ruang kerja sama yang luas dengan tetap mengedepankan tata kelola data ruang digital dapat berlangsung dengan baik. Isu tersebut, menurut Menkominfo menjadi salah satu agenda Presidensi G20 Indonesia.
“Tadi kami juga saling bertukar informasi tentang agenda-agenda prioritas yang berkaitan dengan Keketuaan Indonesia dalam Group of Twenty (G20) tahun ini, secara khusus di Forum Digital Economy Working Group (DEWG),” ungkapnya.
Menteri Johnny menjelaskan pelaksanaan DEWG Presidensi G20 Indonesia merupakan yang pertama kali dan diketuai Indonesia setelah elevasi dari Digital Economy Task Force (DETF) Presidensi G20 Italia, pada bulan Agustus tahun 2021. Menkominfo menyatakan Pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga agenda atau isu prioritas dalam penyelenggaraan DEWG.
“Seperti Post Covid-19 Recovery and Connectivity, Digital Skills and Digital Literacy, serta Cross-Border Data Flow and Data Free-Flow with Trust. Ketiga isu ini kami diskusikan, khususnya yang sebentar lagi dibicarakan yakni DEWG 3rd meeting and Side Session: Workshop on the Idenfication of Measures in Balancing Interest of Multistakeholders on Cross-Border Data Flow, yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada 20 sampai 23 Juli,” jelasnya.
Bahasan ini akan membicarakan bagaimana kerja sama penanganan aliran data lintas batas dan bagaimana meletakkan pondasi yang kuat untuk pemahaman mengenai aliran data lintas batas negara. Menurut Menteri Kominfo, diskusi mengenai ketiga isu tersebut diharapkan akan menjadikan ruang digital bermanfaat dan data yang bernilai tinggi secara ekonomis. Selain itu juga memperhatikan aspek kedaulatan data dalam kaitan dengan geopolitik dan geostrategis.
“Dalam Digital Economy Working Group, Indonesia telah menetapkan prinsip-prinsip tata kelola data yang diletakkan di dalam perundingan, seperti yang berkaitan dengan Lawfulness, Fairness, Transparency, dan sejauh mungkin bagaimana menanganinya agar ada saling memperhatikan terkait Reciprocity,” tandasnya.
Editor: Muhammad Perkasa Al Hafiz