Transformasi digital inklusif menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam Presidensi G20. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan tata kelola digital yang lebih adil dengan diskusi bersama negara maju. Indonesia akan membawa isu prioritas tersebut dalam kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economy Working Group (DEWG).
“Presidensi G20 menjadi momentum bagi Indonesia untuk menyeimbangkan diskusi yang didominasi oleh negara-negara maju atau negara-negara industri, guna membangun tata kelola dunia yang lebih adil,” kata Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Senin (24/01/2022).
Menurutnya, Indonesia akan memperjuangkan pengembangan sektor digital untuk Indonesia dan negara berkembang. Ada tiga isu prioritas yang akan diusung pemerintah dalam Presidensi G20 tersebut, yakni pemerataan akses digital, literasi digital, dan arus data lintas batas negara yang aman. “Pada isu prioritas pertama, Indonesia akan mendorong diskusi pemerataan akses digital dan digitalisasi yang menyeluruh termasuk bagi kelompok rentan,” tuturnya.
Dari segi bisnis, Indonesia mendorong agar negara-negara G20 untuk mewujudkan kesetaraan sebagai sebuah tujuan bersama mengingat lanskap digital saat ini masih belum berimbang. “Dengan DEWG, Kemenkominfo akan menyelenggarakan Digital Innovation Network untuk memfasilitasi business matchmaking bagi startup-startup digital,” kata Johnny.
Terkait prioritas kedua, sambung Johnny, pemerintah akan mendorong pemerataan literasi dan keterampilan digital masyarakat sebagai salah satu prasyarat transformasi digital yang inklusif. “Di mana semua orang dapat memanfaatkan ruang digital secara produktif untuk menciptakan nilai-nilai ekonomi,” tegasnya.
Dalam rangka meningkatkan literasi dan ketrampilan digital, Indonesia saat ini tengah menyusun dokumen G20 Toolkit for Measuring Digital Skillsand Digital Literacy. “Sebuah dokumen pengukuran kesiapan kecakapan dan literasi digital yang belum ada sebelumnya dan dapat kita jadikan sebagai rujukan bersama oleh negara-negara anggota G20,” jelas Menteri Johnny.
Sementara itu, dalam isu prioritas DEWG ketiga, Menkominfo menyatakan Indonesia akan terus mendorong perwujudan arus data lintas batas negara yang aman, produktif dan berbasis kepercayaan melalui empat prinsip, yakni keabsahan, keadilan, transparansi, dan timbal balik.