Pandemi COVID-19 membuat perekonomian dunia mengalami kekacauan. Awal tahun 2020 lalu, pertumbuhan ekonomi dunia yang biasanya 30%, menjadi negatif 3,2%. Ini merupakan kondisi terendah yang dialami dunia sejak The Great Depression seabad lalu.
Akibat perekonomian negara yang turun, banyak masyarakat yang terpaksa kehilangan pekerjaannya, termasuk Indonesia. Hal tersebut karena banyak sektor informal yang tidak bisa melakukan aktifitasnya karena pandemi, sehingga merugikan bisnis mereka. Kemiskinan serta pengangguran akhirnya menjadi gangguan nyata dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia di situasi ini.
Hidayat Amir, Ph.D,Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi mengatakan bahwa setelah satu setengah tahun berlalu sejak pandemi, akhirnya perekonomian global telah menemukan momentum pemulihan. Diperkirakan, pertumbuhan ekonomi global akan rebound capai 6% tahun ini.
“Kalo lihat data-data semua menunjukkan pemulihan. Aktifitas manufaktur, produksi pabrik jug asudh mulai meningkat. Namun, kita lihat ditengah angka pemulihan ini, ada situasi ketidakseimbangan,” jelas Hidayat dalam sesi talkshow bertajuk Our Economy Beyond Vaccine: What Lies Ahead di acara Future Financial Fest (FFF) 2021.
Hidayat menjelaskan bahwa proses pemulihan di negara maju berbeda dengan negara berkembang. Hal ini didiukung dengan level vaksinasi di negara maju seperti Eropa, Amerika sudah mencapai diatas 50% di semester 1 tahun ini. Sedangkan di negara berkembang rata-rata hanya 10%
“Di negara berkembang level vaksinasi nya masih rendah. Ini yang menyebabkan level daya tahan masyarakat dalam menghadapi COVID-19 berbeda, proses pemulihan ekonominya juga jadi berbeda. Ini lah yang menyebabkan ketidakseimbangan baru di dalam konjungtur perekonomian global,” kata Hidayat.
Menurut Hidayat, proyeksi 2020 masih mencerminkan perekonomian global akan tumbuh. Akan tetapi, harus tetap waspada di situasi yang tidak pasti ini. Apalagi, banyak varian baru COVID-19 yang muncul. Maka dari itu, vaksinasi harus diterapkan dengan cepat. Di sisi lain, pemerintah juga harus memberikan kebijakan yang komplementer.
Hidayat memaparkan bahwa saat ini, pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar 744,7 triliun. Dana ini akan digunakan untuk melindungi masyarakat miski, dan pegiat usaha lokal yang terdampak pandemi.
“Berbagai program sudah di eskalasi. Pengendalian pandemi jadi variabel penting, karena sifatnya sekuensial. Kalo tidak bisa kendalikan pandemi, sulit pulihkan ekonominya. Ini kebijakan yang berjalan di pemerintahan,” papar Hidayat.
Terakhir, Hidayat mengatakan bahwa dalam konteks pemulihan ekonomi, pemerintah mempunyai agenda bahwa Indonesia sedang dalam momentum petumbuhan yang tinggi. Banyak penduduk usia muda yang terdidik dan pintar. Mereka perlu disiapkan untuk pekerjaan yang layak. Maka dari itu, aktivitas ekonomi harus menyediakan tenaga kerja yang baik. Tentu saja membutuhkan investasi, agar segala kebutuhan usaha dipermudah, ada simplikasi perizinan juga.
“Seperti kata Bu Sri Mulyani, saat-saat seperti ini, di kondisi pandemi ini merupakan situasi yang tepat untuk melakukan reformasi. Reformasi ini akan terus dilanjutkan agar kita mendapatkan fondasi baru untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, demi raih kesejahteraan di masa mendatang. Termasuk, isu-isu lingkungan, climate change agar bisa meraih negara yang sustainable,” tutup Hidayat.
Editor: Eko Adiwaluyo