Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan sebanyak 65 perusahaan di Indonesia siap go green dan mengejar target net zero emission 2060 atau bebas emisi karbon. Dari jumlah perusahaan itu, diperkirakan dapat menyerap sebanyak 20.000 pekerja.
Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin Indonesia menjelaskan jika dibandingkan dengan kebutuhan secara internasional, jumlah serapan pekerjanya lebih besar lagi. Berdasarkan data Badan Energi Internasional memperkirakan 14 juta pekerjaan di seluruh dunia akan diciptakan oleh ekonomi hijau pada tahun 2030.
BACA JUGA: Marketing Based on SDGs 2030
“Setidaknya ada 65 perusahaan yang berkomitmen menuju net zero emission dibawah payung Kadin Net Zero Hub. Bayangkan 65 perusahaan dengan kemampuan mempekerjakan lebih dari 20 ribu karyawan, maka kita dapat melihat kebutuhan pasar lapangan kerja di bidang ekonomi hijau sangatlah tinggi,” kata Arsjad melalui keterangannya, Kamis (13/4/2023).
Dari penuturan Arsjad, besarnya peluang pekerjaan tidak serta-merta dapat mengurangi tingkat pengangguran. Pasalnya, kurikulum pendidikan vokasi tidak sejalan dengan kebutuhan industri baru dan terbarukan sebagai industri masa depan.
BACA JUGA: Bagaimana Bisnis Dapat Berkontribusi untuk SDGs?
Bahkan, kata dia, kekhawatiran serupa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tengah perkembangan teknologi yang pesat juga diungkapkan oleh Bank Dunia dalam laporan berjudul World Development Report 2019: The Changing Nature of Work. Salah satu aspek utama dalam laporan tersebut adalah mengenai tantangan terbesar saat ini adalah untuk membekali generasi masa depan dengan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan mereka di masa yang akan datang.
“Perusahaan akan semakin selektif dalam memilih kandidat, dengan kondisi perekonomian saat ini, sehingga kita harus memastikan bahwa generasi muda tidak hanya memiliki keterampilan digital namun juga berorientasi pada keberlanjutan,” ujarnya.
Arsjad mendorong pemerintah untuk segera mereformasi pendidikan vokasi dan meningkatkan kerja sama dengan sektor usaha dalam mengatasi ketidakseimbangan antara kualifikasi dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia dan kebutuhan industri. Dia bilang reformasi pendidikan vokasi dan kerja sama pemerintah dan sektor usaha harus didasari oleh payung hukum yang kuat agar pendidikan vokasi dapat berjalan dengan lancar.
Payung hukum yang kuat ini akan menciptakan landasan yang kokoh bagi sistem pendidikan vokasi yang mampu menghasilkan tenaga kerja berkualitas sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, perlu adanya penyusunan kurikulum pendidikan vokasi yang berbasis kebutuhan industri, terutama dalam bidang teknologi digital dan ekonomi hijau.
Dengan kurikulum yang sejalan dengan kebutuhan industri, lulusan pendidikan vokasi akan memiliki keterampilan yang relevan dan siap untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berubah.
“Jika tidak sejalan, maka pengangguran bisa kembali tercipta. Untuk itu pihak industri harus selalu bekerja sama dengan pemerintah menciptakan sistem pendidikan vokasi yang modern, terintegrasi, dan sesuai kebutuhan industri masa depan,” tuturnya.
Editor: Ranto Rajagukguk