Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang dijadwalkan selesai pada 2024 mendapat sambutan positif dari pemerintah kota, khususnya Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Alwis Rustam, Direktur Eksekutif APEKSI menyoroti tantangan yang dihadapi saat ini, terutama terkait kepercayaan terhadap data yang berasal dari berbagai sumber.
“PDN akan meningkatkan akurasi pembangunan dan kebijakan. Dengan adanya PDN, tidak akan ada lagi data yang tumpang tindih antara provinsi dan pemerintah kota. Kendala utama yang sering dihadapi, yaitu perbedaan data, diharapkan dapat terselesaikan melalui implementasi PDN,” kata Alwis dalam keterangan tertulis, Minggu (10/12/2023).
Selain akurasi, Alwis juga menyoroti potensi penghematan anggaran dan efisiensi belanja pemerintah dengan adanya PDN. Aspek keamanan data juga menjadi perhatian serius, dengan standar yang diterapkan oleh pemerintah untuk memastikan keamanan informasi.
BACA JUGA: Asosiasi: Integrasi Data Antarkementerian Percepat Penetrasi Penggunaan Teknologi
“Konsolidasi data yang dihasilkan oleh pusat tersebut diharapkan dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat oleh pemerintah pusat atau daerah,” ujar Alwis.
Sementara itu, Adek Media Roza, Direktur Eksekutif Katadata Insight Center, menambahkan dimensi penting lainnya, yakni keamanan data sebagai elemen kritis dalam pengelolaan informasi.
Roza mengibaratkan pengelolaan data mirip dengan bisnis perbankan yang melibatkan tingkat kepercayaan yang tinggi.
“Pembangunan PDN dianggap sebagai investasi mahal, bukan hanya secara finansial tetapi juga emosional. Proses ini membutuhkan kerjasama lintas lembaga dengan menghilangkan ego sektoral untuk membangun saling kepercayaan,” ujar Roza.
Dalam konteks pengelolaan pusat data, terdapat manfaat bagi pemerintah daerah, seperti integrasi data pajak dengan retribusi, kesehatan dengan pendidikan, dan kependudukan dengan kepegawaian.
BACA JUGA: Jadi Acuan Kebijakan, Data di Indonesia Perlu Standardisasi
APEKSI memberikan rekomendasi untuk pengembangan PDN, termasuk pengembangan standar data yang dapat digunakan oleh semua instansi pemerintah, mekanisme keamanan data yang kuat, serta akses daya yang aman dan mudah digunakan oleh pemerintah daerah.
Terakhir, poin penting adalah pemberian anggaran yang cukup dan optimalisasi asistensi kepada pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran implementasi PDN.
Dengan harapan ini, PDN diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan nasional di era transformasi digital Indonesia.
Editor: Ranto Rajagukguk