CIPS: Pemerataan Infrastruktur Digital Penting untuk Pertumbuhan Ekonomi
Pemerataan infrastruktur digital masih menjadi tantangan besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di daerah perdesaan.
Keterbatasan konektivitas internet yang stabil menghambat berbagai sektor, termasuk inklusi keuangan, yang seharusnya bisa membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan formal. Penelitian dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menunjukkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia pada 2023 masih tergolong rendah, dengan skor rata-rata 43,18.
Walaupun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, kesenjangan digital masih sangat terasa di luar wilayah Jawa dan Sumatera, yang mana akses internet dan keterampilan digital masyarakat masih terbatas.
“Pemerataan infrastruktur digital sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Para pemangku kepentingan perlu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan ini dan mencari cara untuk mengatasinya,” ujar Muhammad Nidhal, Peneliti dan Analis Kebijakan CIPS dalam siaran persnya kepada Marketeers, Selasa (18/3/2025).
BACA JUGA: CIPS: Pembentukan Dewan Media Sosial Ancam Kebebasan Berbicara
Dalam penelitian terbaru CIPS, terdapat beberapa tantangan utama dalam pengembangan infrastruktur digital di Indonesia, di antaranya sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK), jaringan broadband, teknologi satelit internet, sistem komunikasi kabel laut, serta data center. Selain itu, rendahnya keterampilan digital masyarakat juga menjadi hambatan dalam memanfaatkan teknologi digital secara maksimal.
Salah satu sektor yang paling terdampak oleh kesenjangan digital ini adalah sektor keuangan. Indeks inklusi keuangan Indonesia masih belum merata, dengan 51% populasi dewasa tergolong unbanked dan 26% lainnya underbanked. Hal ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses penuh terhadap layanan perbankan dan keuangan digital.
Keterbatasan akses internet di perdesaan membuat masyarakat sulit memanfaatkan layanan keuangan digital yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Padahal, dengan konektivitas yang lebih luas dan stabil, teknologi finansial (fintech) dapat menjadi solusi utama untuk menjangkau kelompok-kelompok ini.
Layanan seperti pinjaman online, pembayaran digital, investasi, dan asuransi bisa diakses dengan lebih mudah dan efisien jika didukung oleh infrastruktur digital yang memadai.
BACA JUGA: CIPS: Migrasi Data TikTok ke Tokopedia Harus Utamakan Aspek PDP
Saat ini, penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5% dari total populasi, atau sekitar 221,5 juta pengguna pada 2024. Potensi besar ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah perdesaan.
Investasi di sektor fintech juga terus meningkat, mencapai US$ 3,2 miliar dalam periode 2020–2022, atau naik 4,6 kali lipat dibandingkan dengan 2017–2019. Untuk mengoptimalkan operasional bisnis fintech di Indonesia, diperlukan beberapa teknologi pendukung seperti electronic-Know Your Customer (e-KYC), infrastruktur cloud, big data, dan payment gateway.
Semua teknologi ini memerlukan ketersediaan infrastruktur digital yang memadai agar bisa beroperasi dengan optimal. CIPS mengusulkan strategi tiga tahap untuk mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.
Pada fase pertama (2025–2026), fokus utama adalah penyelarasan regulasi dan peta jalan digital nasional. Fase kedua (2027–2028) akan menitikberatkan pada perluasan dan pemerataan infrastruktur digital. Kemudian, fase ketiga (2029–2030) bertujuan untuk memperkuat ekosistem digital serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Konsistensi dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan strategi ini sangat menentukan keberhasilan transformasi digital di Indonesia. Proses monitoring dan evaluasi secara berkala juga penting agar setiap tahap berjalan sesuai rencana,” tutur Muhammad.
Editor: Ranto Rajagukguk
