CIPS

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengatakan penggunaan kecerdasan buatan atau AI perlu dukungan infrastruktur ICT

CIPS menilai kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan perlu terus diperkecil untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Pemerintah, khususnya OJK, perlu meningkatkan pengawasan untuk mengurangi risiko gagal bayar atau NPL pada P2P lending/fintech.

Perkembangan ekonomi digital Indonesia membutuhkan dukungan kerja sama kawasan lewat penguatan FTA dengan negara-negara ASEAN dan Asia.

Penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam sektor pendidikan sudah tidak dapat terhindarkan.

CIPS menilai transformasi ekonomi digital yang sangat masif perlu diikuti penelitian dan pembangunan infrastruktur demi mencapai inklusivitas.

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai transformasi digital yang juga terjadi pada sektor ekonomi perlu dipastikan inklusif atau dapat membawa manfaat bagi semua orang. Sistem pembayaran, sebagai salah satu inovasi, perlu mendukung transformasi tersebut.

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu merelaksasi impor jagung untuk menstabilkan harga telur. Kenaikan harga telur yang terjadi selama hampir sepekan ini, salah satunya, disebabkan oleh tingginya harga jagung yang merupakan bahan utama pakan ternak.

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pembentukan lembaga pengawas data pribadi, salah satu amanah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang independen, perlu menjadi prioritas Presiden Joko Widodo.

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai penggunaan ICS turut berperan dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia.