Kepala Daerah Bisa Redam Inflasi, Sri Mulyani Siap Hadiahi Rp 10 Miliar

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berjanji akan memberikan hadiah sebesar Rp 10 miliar bagi kepala daerah yang mampu mengendalikan laju inflasi. Hal ini dilakukan sebagai respons atas kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Sosok yang karib disapa Ani itu mengungkapkan hadiah yang diberikan akan dialokasikan dari anggaran dana insentif daerah (DID). Nantinya, proses seleksi inflasi ditentukan oleh laporan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kami kemungkinan akan memberikan sekitar Rp 10 miliar bagi masing-masing daerah yang bisa menurunkan inflasi. Top 10 paling rendah, top 10 provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Sri Mulyani saat ditemui awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Menurutnya, kriteria pemenang apabila ada kepala daerah yang mampu menekan inflasi di bawah angka inflasi nasional. Ini merujuk pada angka penghitungan dari BPS.

Sri Mulyani bilang peran daerah sangat penting dalam mengendalikan inflasi secara dini. Sebab, ketika terjadi kenaikan harga khususnya BBM, komoditas lain di daerah seperti pangan dan angkutan langsung mengikutinya.

“Instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sangat penting. Dari transfer umum yaitu dana umum dan dana bagi hasil 2% itu bisa digunakan untuk meredam kenaikan harga atau bisa juga memberikan intervensi pengendalian harga,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan perhatian khusus bagi daerah-daerah yang tidak mampu mengendalikan laju inflasi. Pada kepala daerah didesak untuk segera mengambil kebijakan yang tepat agar inflasi dapat dikendalikan.

Adapun beberapa wilayah dengan inflasi tertinggi yakni Kota Luwuk, Sulawesi Tengah sebesar 7,8%, Kota Jambi 7,7%, dan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan 7,6%. Pada peringkat keempat, yakni Kota Sampit, Kalimantan Tengah 7,5% dan terakhir Kota Tanjung Selor, Kalimantan Utara 7,4%.

Editor: Ranto Rajagukguk