Pemerintah terus berupaya mempercepat transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) guna mengejar target bebas emisi gas karbon atau net zero emission. Kolaborasi dengan negara lain seperti Amerika Serikat (AS) dan Jepang pun terus digencarkan setelah gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Presidensi G20 di Bali.
Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) mengungkapkan Indonesia akan mempercepat transisi energi melalui kerja sama Just Energy Transition Partnership (JETP) yang disepakati saat G20. Dia bilang sebagai negara dengan sumber daya EBT yang besar memerlukan kerja sama dengan negara lain dalam hal investasi.
BACA JUGA: Tingkatkan Investasi, Pemerintah Fokus Garap Ekonomi Hijau
“Hadirnya JETP bertujuan mendukung target iklim Indonesia yang ambisius melalui upaya kolaboratif dan pembiayaan oleh mitra internasional terkait, termasuk mobilisasi pembiayaan awal publik dan swasta sebesar US$ 20 miliar dalam tiga hingga lima tahun ke depan. Dengan niat baik itulah tepat di hari Rabu lalu, Sekretariat JETP didirikan sebagai tanda dimulainya milestone penting investasi iklim terbesar sepanjang sejarah untuk satu negara,” kata Luhut dilansir dari akun instagram pribadinya, Jumat (17/2/2023).
Menurutnya, kemitraan ini bertujuan untuk mempercepat transisi menuju sistem energi yang rendah karbon di Indonesia, sembari mendorong perkembangan ekonomi dan inklusi sosial. JETP menjadi skema pembiayaan transisi energi yang berkeadilan kepada masyarakat dan kelompok rentan yang terdampak langsung oleh proses transisi energi di sebuah negara.
Sementara itu, sekretariatnya akan mengelola pelaksanaan harian transisi energi di Indonesia yang rendah karbon, berkelanjutan, dan yang pasti berkeadilan serta bermanfaat pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menciptakan banyak lapangan kerja.
“Dengan dukungan dari ini, saya yakin dapat mempercepat transisi EBT tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
BACA JUGA: Pasokan Terbatas, Pemerintah Berpeluang Hentikan Ekspor EBT
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut pemerintah bakal fokus dalam mengembangkan ekonomi hijau dan EBT dalam waktu dekat. Upaya ini dilakukan agar dapat mengejar target investasi yang ditetapkan sebesar Rp 1.400 triliun pada 2023.
Dia bilang pembangunan ekonomi hijau juga dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan lingkungan. Diharapkan melalui usaha tersebut dapat menjadi perubahan bagi Indonesia untuk mencapai target nol emisi karbon pada tahun 2045.
“Berbicara tentang energi hijau, ini terjadi anomali berpikir antara negara maju dan berkembang. Di berbagai belahan dunia mengatakan bahwa semua negara harus memakai energi baru terbarukan, tetapi hanya 1/5 investasi energi hijau yang masuk ke negara berkembang. Oleh karena itu, perlu persamaan berpikir bahwa semua negara setara, seharusnya tidak ada diskriminasi antar negara berkembang dan negara maju,” ujar Bahlil.
Editor: Ranto Rajagukguk