PT PLN (Persero) melaporkan realisasi rasio desa berlistrik di seluruh wilayah Indonesia per Oktober 2022 mencapai 90,79%. Adapun dana yang digunakan untuk program itu disalurkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN mengatakan perusahaan melaksanakan peningkatan rasio elektrifikasi bersamaan dengan mempercepat transisi energi melalui pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat. PLN juga melakukan pengembangan jaringan transmisi dan gardu induk yang berguna untuk menambah pasokan sistem agar jangkauan pelayanan listrik desa dapat ditingkatkan.
BACA JUGA: Dukung Kelistrikan Jakarta-Banten, PLN Rampungkan 2 Proyek Ini
Ia memerinci untuk membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), PLN membutuhkan Rp 25-45 juta per pelanggan. Tanpa kehadiran PMN, akses listrik untuk seluruh masyarakat tidak akan terwujud.
Pada PMN tahun depan, PLN akan memaksimalkan dana tersebut untuk mengejar target rasio desa berlistrik, terutama di wilayah Indonesia Timur yang saat ini rasio elektrifikasinya masih di bawah 90%. Selain itu, PLN juga akan memfokuskan pembangunan akses listrik di wilayah perbatasan seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
BACA JUGA: PLN Icon Plus Kembangkan Layanan Kendaraan Listrik di PLN Mobile
“Kami akan mengejar target rasio desa berlistrik meningkat mencapai 93,83% pada 2023 mendatang. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan Komisi VI DPR untuk bisa bersama sama mewujudkan listrik berkeadilan,” kata Darmawan dalam keterangannya, Selasa (29/11/2022).
Sebagai upaya membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T, PLN membutuhkan Rp 408 miliar untuk memaksimalkan rasio elektrifikasi di wilayah Jawa Madura Bali. Lalu, untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan butuh Rp 5 triliun dan wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sebesar Rp 2,5 triliun.
“Untuk rata-rata investasi per pelanggan di daerah non 3T adalah Rp 1,2 juta per pelanggan. Regional Jamali meningkat Rp 45 juta per pelanggan, regional Sumatera dan Kalimantan Rp 39 juta per pelanggan, regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sekitar Rp25 juta per pelanggan,” ujar Darmawan.
Adapun pada tahun 2023, PLN mengajukan PMN sebesar Rp10 triliun. Sementara itu, perincian alokasinya, yakni untuk pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dengan sumber daya setempat berupa air, surya, hingga panas bumi di daerah terpencil sebesar Rp 1,74 triliun.
Lalu, fungsi transmisi dan gardu induk untuk menghubungkan kelistrikan di daerah terpencil sebesar Rp 3,78 triliun. Fungsi distribusi dan listrik desa untuk menyambung pelanggan dalam rangka listrik berkeadilan sebesar Rp 4,48 triliun.